Pemerintah Tiongkok memperingatkan sejumlah politisi Australia yang disebutnya berusaha memicu konfrontasi yang pada akhirnya hanya akan merugikan Australia sendiri.

Peringatan itu dilontarkan oleh juru bicara Kemenlu Tiongkok Zhao Lijian dalam keterangan pers di Beijing hari Rabu (28/04).

BACA JUGA: Kebun Ganja Terbesar di Australia Akan Segera Dibuka

Jubir Zhao menyebut para politisi Australia itu "pembuat onar" dan pernyataan-pernyataan mereka merupakan tindakan yang tidak etis bagi Tiongkok.

Beberapa hari lalu Sekjen Departemen Dalam Negeri Australia, Mike Pezzullo, mengatakan bahwa "genderang perang" sedang ditabuh di kawasan Indo-Pasifik saat ini.

BACA JUGA: Dua Murid TK Tewas Ditusuk dan 16 Lainnya Terluka di Tiongkok

Meski tidak secara spesifik menyebut Tiongkok, namun Pezzullo mengatakan "genderang perang yang ditabuh kadang-kadang terdengar samar dan jauh, dan di lain waktu lebih keras dan semakin dekat".

Pernyataan Sekjen Departemen Dalam Negeri ini merujuk pada permasalahan yang berkembang di Indo-Pasifik di saat Tiongkok mencoba menunjukkan pengaruh atas negara tetangganya, Taiwan.

BACA JUGA: Warga Desa di Tiongkok Diteror Harimau Siberia, Mobil Ikut Jadi Korban

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Peter Dutton memperingatkan bahwa potensi konflik antara kedua negara "tidak boleh diabaikan".

Sementara mantan Menteri Pertahanan, Christopher Pyne, juga mengingatkan bahwa peluang perang dengan Tiongkok di Indo-Pasifik semakin meningkat.

Jubir Zhao mengatakan Australia telah lama mendapatkan manfaat dari hubungannya dengan Tiongkok.

Namun, hubungan kedua negara secara terbuka memburuk sejak awal 2020 ketika Menteri Luar Negeri Marise Payne mendesak agenda untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 di Tiongkok.

Tak lama setelah itu, Tiongkok mulai menerapkan sejumlah sanksi dagang dengan menghentikan impor dan mengenakan tarif yang sangat tinggi atas sejumlah produk Australia.

"Sebagai negara yang telah lama mendapatkan keuntungan dari kerja sama dengan Tiongkok, tidak etis bagi Australia untuk terus-menerus mengangkat wacana tentang 'ancaman Tiongkok', karena tuduhan itu tidak berdasarkan fakta," kata Zhao.

"Hal itu pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri," tambahnya.

"Kami menyarankan sejumlah politisi Australia ini untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin, berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan bekerja lebih keras untuk perdamaian dan stabilitas regional," kata Jubir Zhao.

Pagi ini, Bendahara Negara (Treasurer) Josh Frydenberg yang ditanya oleh media lokal mengenai kemungkinan perang dengan Tiongkok, mengesampingkan hal itu.

"Kita tidak akan berperang dengan siapa pun," ujarnya sambil tertawa.

"Australia adalah penerima manfaat besar dari kawasan Indo-Pasifik yang damai. Prioritas utama kita adalah memastikan perdamaian di kawasan kita," kata Frydenberg.

"Pada saat yang sama, kita senantiasa harus memiliki kekuatan pertahanan yang mumpuni dengan sumber daya yang baik," tambahnya. Filipina abaikan peringatan Tiongkok

Sementara itu Kementerian Pertahanan Filipina mengatakan Beijing tidak memiliki urusan untuk memberi tahu negara-negara ASEAN mengenai apa yang boleh dilakukan di wilayah perairannya sendiri.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana menyebut Tiongkok tidak memiliki otoritas atau dasar hukum untuk mencegah negara ini melakukan latihan maritim di Laut Tiongkok Selatan karena klaim Tiongkok tidak memiliki dasar.

Biro penjaga pantai dan perikanan Filipina memulai latihan maritim pada Sabtu pekan lalu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 321 mil negara itu, setelah terjadinya peningkatan kehadiran kapal-kapal Tiongkok yang "mengancam".

Menanggapi latihan tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin meminta Filipina untuk "menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan dapat meningkatkan perselisihan".

Tiongkok telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, kawasan jalur perdagangan yang dilewati angkutan barang senilai A$3,9 triliun setiap tahun.

Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok yang didasarkan pada peta versi lama tidak sejalan dengan hukum internasional.

Filipina telah menunjukkan sikap keras dalam beberapa pekan terakhir atas kehadiran ratusan kapal Tiongkok di wilayah ZEE Filipina, yang memicu kembali ketegangan antara kedua negara yang telah mereda belakangan ini.

Latihan maritim itu berlangsung di dekat pulau yang dikuasai Filipina di Kepulauan Spratly yang dipersengketakan, serta di Beting Scarborough yang paling diperebutkan.

Beting Scarborough ini menurut keputusan pengadilan di Den Hag adalah tempat memancing tradisional untuk nelayan dari beberapa negara.

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, mengajukan protes diplomatik resmi atas pernyataan Kemenlu Tiongkok.

"Mereka boleh berkata apa saja dari daratan Tiongkok. Kami akan terus menegakkan wilayah perairan kami sesuai hak hukum internasional yang kami menangkan di Den Haag," katanya.

AP/Reuters

Artikel ini diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel .

BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa yang Terjadi Bila Warga Australia Disuntik Vaksin Buatan Tiongkok yang Tak Diakui Pemerintah?