jpnn.com, JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan objektivitas aparat kepolisian dalam menegakkan aturan.
Pasalnya, menurut Titi, kepolisian tidak mau menerbitkan STTP (surat tanda terima pemberitahuan) rencana aksi unjuk rasa yang diajukan PHK2I, dengan alasan masih masa pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Ada Usul Guru Honorer K2 Diangkat jadi PNS Berdasar Zonasi dan Usia
Awalnya Titi dan rekan-rekannya masih bisa maklum. Namun, ketika melihat demo besar-besaran yang digelar Aliansi Nasional AntiKomunis (ANAK) NKRI pada 24 Juni di depan Gedung DPR RI, Titi pun mengaku terbengong-bengong.
"Lah demo penolakan RUU HIP kok bisa gitu loh. Berarti enggak peduli ada COVID-19 kan," ujar Titi kepada JPNN.com, Sabtu (27/6).
BACA JUGA: Berita Terbaru Revisi UU ASN, Perlu Diketahui PNS dan PPPK
Dia mengungkapkan, dirinya sudah berkonsultasi dengan aparat kepolisian.
Dia mendapat penjelasan bahwa kepolisian tidak akan mengeluarkan STTP (surat tanda terima pemberitahuan) rencana aksi unjuk rasa karena ada Maklumat Kapolri terkait COVID-19.
BACA JUGA: Demi Honorer K2, Politikus PDIP Bersuara Lantang di Depan MenPAN-RB
"Yang jadi pertanyaan, kalau mereka boleh demo, lah kami kok enggak bisa ya," sergahnya.
Namun, lanjutnya, para honorer yang tergabung dalam PHK2I akan terus berupaya untuk menggelar aksi demo.
Menurut Titi, hanya lewat demo aspirasi honorer K2 bisa tersampaikan.
"Pihak Polda mengatakan aksi demo yang terjadi di massa pandemi COVID-19 tidak mengantongi STTP dan sekadar memberitahukan saja. Berarti rencana demo honorer K2 akan terus kami matangkan," tegasnya.
Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono yang dihubungi terpisah mengatakan, koordinasi dengan para korwil dan korda masih terus dilakukan.
Visi misi honorer K2 harus disatukan sebelum menentukan hari H demo.
"Semua honorer K2 harus bersatu kalau ingin aksi ini ada hasilnya. Kami tetap yakin demo pasti bawa hasil meski ada kelompok-kelompok honorer K2 yang mengingkarinya," ujarnya.
"Banyak kok honorer K2 yang sudah jadi PNS di 2018 karena aksi demo kami. Cuma ya begitu, dipikir mereka jadi PNS karena aturannya lahir dengan sendirinya. Padahal tanpa perjuangan tidak akan lahir regulasi pemerintah," sambung Eko. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad