Tito Karnavian Dianggap Biang Kekisruhan Dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah

Sabtu, 28 Mei 2022 – 13:57 WIB
Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian dianggap sebagai biang kekisruhan penunjukan anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Kemendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu berperan besar menghidupkan polemik dari penunjukan Pj. kepala daerah yang berasal dari TNI aktif.

Aliabbas mengatakan itu setelah muncul polemik dari penunjukan Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat.

BACA JUGA: Penunjukan Pj Kepala Daerah Disebut Tidak Melalui Vetting Mechanism

Pihak pemerintah menganggap penunjukan itu sudah sesuai aturan. Namun, beberapa pihak mempertanyakan penunjukan tersebut karena Brigjen Chandra berstatus perwira TNI aktif.

Menurut Aliabbas, polemik muncul karena Kemendagri tidak kunjung membuat aturan turunan tentang penunjukan Pj. Kepala Daerah. 

BACA JUGA: Penetapan Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah Sebuah Kemunduran

"Akar masalah kekisruhan ini terjadi karena Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan petunjuk teknis," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/5).

Aliabbas mengatakan, tanpa aturan jelas dan detail tentu menghasilkan perdebatan ketika perwira TNI aktif ditunjuk menjadi penjabat.

BACA JUGA: Nasrul: Jangan Paksakan Perwira Aktif TNI dan Polri jadi Pj Kepala Daerah

"Hal ini menjadikan tiadanya transparansi dan  panduan yang jelas dalam penentuan sosok pejabat sementara," ungkap dia.

Aliabbas mengatakan polemik yang muncul dari penunjukan Pj. Kepala Daerah dari TNI aktif akan merugikan instansi militer Indonesia.

Dia mengatakan bahwa TNI bisa mendapat citra negatif menyusul muncul polemik tersebut. Hal itu tentu kontraproduktif dengan agenda reformasi TNI.

"Sebab, salah satu kritik utama dalam reformasi TNI adalah fenomena maraknya perwira aktif menduduki jabatan sipil pada era Orde Baru. Selain itu, insiden ini dapat menjadikan TNI semakin rentan dipolitisasi," ungkap Aliabbas. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... KontraS Sebut Penentuan Pj Kepala Daerah Berpotensi Melanggar AUPB


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler