jpnn.com - JAKARTA - Jajaran pimpinan DPR bersikeras meminta Presiden Joko Widodo yang datang ke markas mereka di Senayan, untuk menjelaskan perihal pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Hal ini diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai bertemu jajaran pimpinan DPR bersama Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, pagi tadi.
BACA JUGA: Jelang Pilkada, Dorong KPU Buat Aturan Khusus Partai Berkonflik
"Tadi kami datang ke sana. Kami tanyakan apa enggak cukup diwakili Menkopolhukam, Mendagri atau Mensesneg. Tapi DPR mintanya presiden," ujar Tjahjo di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
DPR, kata Tjahjo, ingin mendapatkan penjelasan detail presiden terkait pembatalan pencalonan Budi yang sebelumnya telah disetujui dalam tahap fit and proper test serta sidang paripurna di parlemen.
BACA JUGA: Terserah Denny Indrayana Mau Bilang Apa, Polri: Bukti Kami Kuat
Selain itu, menurut Tjahjo, banyak hal yang ingin ditanyakan parlemen pada presiden. Bukan hanya masalah pencalonan Budi melainkan juga masalah ekonomi.
Di antaranya masalah mekanisme kenaikan harga dan nilai kurs rupiah. Untuk itu, ujarnya, DPR hanya meminta bertemu presiden secara informal.
BACA JUGA: KPK Minta SDA Beberkan Pegawainya yang Kebagian Jatah Haji
"Siang ini mau kami laporkan dulu ke Bapak Presiden. Apakah besok pagi atau Jumat. Sabtu libur atau apakah mungkin Senin depan," imbuh Tjahjo.
Soal nama Kapolri yang diinginkan DPR, Tjahjo mengaku tidak membahasnya dalam pertemuan itu. Dia tidak dapat memastikan apakah Badrodin yang menjadi pilihan presiden, telah disetujui DPR seutuhnnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Tahanan BNN Kabur, Ini yang Dilakukan Mabes Polri
Redaktur : Tim Redaksi