jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol. Mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya.
"Penjelasan ini sekaligus meluruskan isu yang berkembang dari pemberitaan, seolah-olah Kemendagri mencabut peraturan daerah tentang larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah (Perda Pelarangan Minuman Keras)," ujar Tjahjo, Minggu (22/5).
BACA JUGA: Mendagri Dianggap Bela Pengusaha Miras
Menurut Tjahjo, Perda Pelarangan Minuman Keras pada prinsipnya harus diberlakukan di semua daerah dengan konsisten serta penindakan oleh daerah. Apalagi, minuman keras juga menjadi salah satu pemicu kejahatan.
Di Papua misalnya, Kemendagri mendukung kebijakan Gubernur Papua untuk memberlakukan Perda Pelarangan Minuman Keras dengan konsisten.
BACA JUGA: Desmond Sebel Sama Mulut Ruhut Sitompul
Tjahjo mengakui, sampai saat ini relatif banyak Perda Minuman Keras yang masih tumpang-tindih. Karena itu kemudian Kemendagri meminta daerah yang bersangkutan menyinkronkan kembali perda tersebut, termasuk koordinasinya dengan aparat keamanan harus terjaga. Agar Perda Minuman Keras bisa effektif dan pelarangan termsuk pelarangan pembuatan dan peredaran di daerah diperketat.
"Berita yang menyebar seolah Kemendagri mencabut Perda Miras ini fitnah, memutarbalikkan masalah," ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Kapolri Siap Cabut Status Buron Djoko Tjandra
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Pernah Berpikir Mengganti Ideologi Pancasila
Redaktur : Tim Redaksi