jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membiarkan masuknya 20 tenaga kerja asing atau TKA asal China ke Sulawesi Selatan saat PPKM Darurat pada Sabtu (3/7).
Menurut Syarief, masuknya TKA China itu menunjukkan tidak tegasnya pemerintah dalam melakukan pembatasan dan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia.
BACA JUGA: Menanggapi Masuknya 20 TKA China, Irwan Fecho Sampaikan Pernyataan Keras
"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19," ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu menyesalkan masuknya TKA asal China yang merupakan episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi pandemi yang belum berkesudahan.
BACA JUGA: RA Dibuntuti Petugas dari Bekasi, Disergap di Pulogadung, Ini yang Terjadi
"Meskipun PPKM Darurat berlaku wajib di Jawa-Bali, tetapi seharusnya pemerintah tetap melakukan pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ujar Syarief.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, mengizinkan WNA masuk ke Indonesia bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi pemerintah.
BACA JUGA: Polisi Menangkap Pencuri Ratusan Mobil Mewah, Setelah Diperiksa, Oh Ternyata
"Meskipun mendarat di wilayah Sulawesi yang notabene tidak diwajibkan PPKM Darurat, tetapi seluruh wilayah Indonesia masih berpotensi terjadi kenaikan kasus Covid-19," ujar mantan Menkop UKM itu.
Syarief Hasan menilai, kejadian ini mirip dengan masuknya WNA asal China dan India pada saat pelarangan mudik lebaran.
"Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM Darurat. Tetapi, kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi media penularan, khususnya varian baru Delta yang menular di beberapa negara," ujarnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia. Terlebih lagi kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari, bahkan selalu mencetak rekor baru.
"Pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat, tetapi terkesan membiarkan masuknya WNA khususnya dari China yang berpotensi menyebarkan varian baru Covid-19. Ini tentu berbahaya bagi proses penanganan pandemi. Pemerintah harus mengambil kebijakan lebih tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia," pungkas Syarief. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam