Menurut Menteri, Nakertrans Muhaimin Iskandar masalah ini terjadi karena hubungan pusat dan daerah terputus terutama dalam penanganan tenaga kerja
BACA JUGA: Mendagri Belum Bisa Copot Gubernur Kepri
Akibatnya pemda tidak bisa mendeteksi warganya yang bekerja di luar negeri"Kalau koordinasi pusat dan daerah jalan, calon TKI akan bisa dideteksi oleh pemerintah," ujar Muhaimin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (6/5).
Dengan tidak putusnya koordinasi ini, lanjutnya, rekrutmen dari calo bisa diminimalisir
BACA JUGA: Kadin Soal Sri Mulyani
Muhaimin mengusulkan agar Kementerian Nakertrans diberikan kewenangan seperti Kementerian Agama agar sinergisitas pusat dan daerah tetap jalan."Tidak usah sampai kab/kota, cukup sampai Disnakertrans provinsi saja supaya hubungan tidak terputus," ucapnya.
Untuk mengurangi jumlah TKI ilegal ini, pemerintah telah melakukan pemberdayaan calon TKI di kantong-kantong TKI
BACA JUGA: Sri Mulyani Irit Bicara
Selain itu petugas lapangan tidak boleh mengalihkan ke PPTKIS lain."Dirjen Binapenta sudah mengeluarkan surat edaran untuk penertiban petugas lapanganKarena banyak didapati petugas lapangan yang ternyata tidak terdaftar alias jadi calo juga," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Setuju Sri Mulyani Mundur
Redaktur : Tim Redaksi