jpnn.com, JAKARTA - Tim kampanye nasional Jokowi - Ma'ruf Amin menilai debat kandidat presiden dengan bahasa Inggris tidak memberi banyak manfaat kepada masyarakat.
Sebab, selain melanggar perundang-undangan, debat dalam bahasa Inggris juga membuat masyarakat bahkan elite partai politik tidak bisa menangkap sepenuhnya maksud kandidat.
BACA JUGA: Debat Pilpres Bahasa Inggris? TKN Jokowi: Tidak Usah Genit
"Jangan-jangan nanti kalau ada debat bahasa Inggris yang enggak mengerti malah tokoh atau petinggi partai. Anggota DPR-nya juga, bukan hanya rakyat. Jadi jangan genit-genit, malah bikin malu," kata Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani di Rumah Pemenangan Jokowi - Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).
Dalam perundang-undangan, lanjut Arsul, penggunaan bahasa Inggris dalam debat resmi melanggar pasal 32 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
BACA JUGA: Dituding Kampanye di Bioskop, Jokowi Bilang Begini
Dalam pasal itu dijelaskan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. "Debat capres dan cawapres itu forum itu resmi bukan? Saya kira itu forum resmi. Jadi menjadi akan sulit kalau yang dimaksud dengan forum debat itu adalah forum debat yang diatur atau yang diselenggarakan KPU," kata dia.
Untuk menjaga kewibawaan bangsa, lanjut dia, presiden-presiden sebelumnya juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di tanah air. Bahkan, lanjut dia, Presiden Kedua RI Soeharto, selama 30 tahun menerima tamu asing menggunakan bahasa Indonesia dengan dibawakan penerjemah.
BACA JUGA: Arus Bawah Demokrat Solid Dukung Prabowo - Sandi
"Presiden di negara tetangga seperti Jepang dan Tiongkok menggunakan sikap serupa dalam menyambut tamunya," tutur Arsul. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Bilang Pengusaha Muda Menjerit
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga