JAKARTA - Pemberlakuan siaga 1 jelang pemilu presiden tidak hanya ditetapkan oleh Mabes polri. Mabes TNI, khususnya TNI AD juga menetapkan hal yang sama. Sebab, TNI AD juga menangani teritorial di seluruh Indonesia. Status siaga satu militer tersebut akan diberlakukan hingga KPU menetapkan calon presiden terpilih.
Kemarin (6/7), Kasad Jenderal Budiman menggelar videokonferensi dengan seluruh jajaran teritori TNI AD ditambah Kostrad dan Kopassus. Budiman mengajak serta Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro untuk mengecek kesiapan seluruh personel TNI AD.
Sejumlah kawasan masih dinilai rawan, meski tingkat kerawanannya jauh menurun. Teritori Kodam Iskandar Muda misalnya, hingga saat ini relatif tidak tampak tanda-tanda gangguan keamanan.
"Gelar pasukan 2.100 orang akan dilakukan antara 8-13 juli. Siaga satu dimulai hari ini (kemarin, red) tanggal 6 juli," ujar Pangdam Iskandar Muda Mayjen Pandu Wibowo.
Pandu menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah alutsista pendukung, seperti panser Anoa, helicopter, sejumlah kapal perang, hingga 52 unit truk untuk mengangkut logistik.
BACA JUGA: Netralitas TNI di Pilpres Harus Dijaga
"Masalah yang ada, kemungkinan akan terjadi bentrok antar timses. Meski skalanya kecil, tapi kami sudah antisipasi," lanjutnya.
Menanggapi potensi tersebut, Budiman meminta adar jajaran Kodam Iskandar Muda segera mendekati tokoh-tokoh kunci dari semua kelompok pendukung capres di wilayahnya. "Beri pengertian agar mereka bisa siap kalah dan sadar, siapapun yang menang itu pemmpin kita," ujarnya.
Menurut lulusan terbaik Akabri 1978 itu, pada dasarnya wilayah Kodam Iskandar Muda yang tergolong aman dari potensi-potensi konflik. Secara umum, pihaknya tidak membeda-bedakan satu kodam dengan kodam lainnya. Kalaupun ada perhatian khusus, maka hal itu ditujukan pada kawasan Papua.
"Kalau Papua hanya karena ancaman dari separatis saja. Untuk mengatasinya, ada operasi lain yang kami lakukan di sana dan sudah berjalan," tuturnya. Karena itu, secara umum pihaknya sudah siap untuk mengamankan jalannya pilpres dengan cara membantu polisi mengamankan situasi dan membantu KPU mengamankan logistik pilpres.
Disinggung mengenai prediksi keamanan pasca pengumuman hasil quick count pemungutan suara, Budiman berpatokan pada selisih suara. "Kalau selisihnya tipis, kami lebih waspada. Kalau selisih lebih dari lima persen, itu akan lebih aman lagi," ucap perwira 57 tahun itu.
Yang jelas, pihaknya masih yakin pilpres bakal berjalan dengan aman dan lancar. Sebab, para pemilih saat ini jauh lebih dewasa dan matang dalam berpolitik sehingga tidak terpengaruh keributan di level elite. "Kita tidak akan seperti Thailand. Itu sangat jauh. Kita masih dalam batas, dan kehidupan demokrasi kita sudah lebih bagus," tambahnya.
Sementara itu, Polri menyatakan sudah mantap dengan rencana operasi yang telah dibuat untuk pengamanan pilpres. Personel TNI akan digunakan sebagai tenaga perbantuan Polri dalam mengatasi situasi yang lebih rumit. Misalnya gangguan separatisme di Papua atau potensi gangguan keamanan saat pengangkutan logistik di laut terbuka.
"Kami sudah meminta bantuan TNI, dan disediakan sekitar 35 ribu personel," terang Asisten Operasi Kapolri Irjen Arif Wachyunadi. Operasi intelijen keamanan sudah dilakukan jauh hari untuk mengantisipasi potensi konflik antarpendukung capres.
Di tempat terpisah,Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai saat ini Polri perlu memberi perhatian lebih pada empat daerah di pulau Jawa. Yakni, Jatim, DIY, Solo Raya, dan DKI Jakarta. Sebab, eskalasi massa pendukung kedua capres-cawapres di empat kawasan tersebut menunjukkan tren peningkatan.
"Kami mendata, perang urat syaraf antar masing-masing pendukung capres di Jatim kian panas. Begitu juga di Jogja, Solo Raya dan Jakarta," ujar Neta kemarin.
Di tiga kota terakhir bahkan sudah terjadi konflik fisik. Di DIY, terjadi penyerangan dan aksi bom molotov. Di Solo ada aksi penembakan terhadap kader partai. Sedangkan, di Jakarta terjadi pembakaran pada posko capres tertentu.
Meski begitu, pihaknya sependapat dengan Polri dan TNI jika situasi keamanan di Indonesia jelang pilpres relatif aman. "Sebaiknya Polri lebih meningkatkan kepekaan . antisipasi dan deteksi dini harus menjadi prioritas," tambahnya. (byu)
BACA JUGA: Awasi Pilpres dengan Matar
BACA JUGA: Akhirnya Presiden Teken PP Tarif Nikah Gratis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mudik Kapal Laut Hindari Kemacetan di Jalur Darat
Redaktur : Tim Redaksi