TNI Tak Mau Dianggap Tukang Kemplang

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Komisi I DPR menggelar rapat kerja pertama kalinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI.  Dalam rapat yang digelar Senin (30/11)  itu, persoalan utang TNI menjadi bahasan paling hangatMenhan Purnomo Yusgiantoro melontarkan idenya agar hutang TNI ke Pertamina diputihkan

BACA JUGA: Pinjaman LN Diakui Masih Salah Kelola

Di sisi lain, TNI tidak ingin dianggap sebagai tukang kemplang karena tak membayar hutang.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel itu, Menhan mengusulkan agar hutang TNI ke Pertamina direstrukturisasiTawaran dari Purnomo itu akan disampaikan ke Pertamina

BACA JUGA: Djoko: Dana Century Tak Mengalir ke Kampanye SBY

“Salah satu skema restrukturisasinya adalah dengan pemutihan utang,” ujar Purnomo.

Meski demikian pemutihan utang itu juga disertai dengan menjadikan utang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)“Misalnya kalau utang TNI itu Rp 8 triliun, maka PMP yang akan disuntikkan ke Pertamina juga Rp 8 trilyun,” cetusnya.

Mantan Menteri Eneegi dan Sumber Daya Mineral ini mengakui pula bahwa perlu aturan khusus dan persetujuan DPR dalam pemutihan utang tersebut

BACA JUGA: People Power untuk Tuntaskan Kasus Century

“Perlu dibuat Peraturan Pemerintah dan juga harus ada persetujuan DPR,” tandasya.

Selain dengan pemutihan, opsi lain restrukturisasi utang juga bisa dengan cara mencicil pembayarannyaSebelumnya, Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyebutkan hutang TNI ke Pertamina mencapai TNI Rp7 tiliun

Namun menurut Purnomo, utang itu timbul TNI dalam melakukan operasi membutuhkan bahan bakar yang cukup besarBahkan, kebutuhan TNI akan bahan bakar dari Pertamina itu melebihi kapasitas anggaran untuk TNI

Sementara untuk mencegah agar TNI tidak mencuptakan utang baru ke Pertamina, Purnomo akan mengusulkan agar dalam RAPBN 2010 nanti TNI mendapat subsidi BBM lebih banyakDipaparkannya, penurunan subsidi BBM untuk masyarakat karena adanya program elpiji bisa dialihkan untuk menambah anggaran subsidi BBM bagi TNITNI, katanya, membutuhkan subsidi BBM antara 36-40 juta kiloliter

Sedangkan Kapuspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen yang ditemui usai raker mengatakan, pihaknya mengharapkan restrukturisasi utang yang diusulkan Menhan itu bisa terlaksana“Artinya, supaya tidak terkesan seolah-olah TNI tukang utang dan nggak bayarPadahal TNI menggunakan BBM itu untuk operasi, bukan untuk kepentingan individu TNI,” ujarnya.

Ditegaskannya, sebenarnya dalam rapat-rapat sebelumnya antara DPR dengan Menhan dan Panglima TNI, sudah sering muncul pemikiran itu untuk pemutihan utang TNI“Harapannya dengan anggota Komisi I DPR yang baru ini bisa terlaksanaFormulasi yang dikemukakan (Menhan) tadi mudah-mudahan bisa menjadi solusi,” ucapnya.

Sedangkan dalam kesimpulan hasil raker, Komisi I DPR meminta kepada pemerintah agar utang tersebut dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah di PertaminaSelanjutnya untuk alokasi BBM Dephan/TNI yang akan datang, Komisi I mendesak pemerintah agar dalam sistem anggaran TNI memperhatikan kuantum BBM sebagai akibat dari fluktuasi harga kenaikan BBM.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Kaji Ulang AFTA dan ACFTA