jpnn.com, JAKARTA - Tokoh masyarakat Mimika asli suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menyatakan menolak dengan tegas wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang belakangan ini mencuat.
Marianus menegaskan wacana tersebut justru akan menambah beban dan masalah bagi masyarakat lokal, terutama bagi suku-suku asli seperti Kamoro dan Amungme.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk OAP soal Pengisian ASN di 3 Provinsi Pemekaran Papua
Marianus meminta kepada Valentinus S. Sumitro yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menolak gagasan pemekaran tersebut.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, Marianus mengungkapkan kekecewaannya jika Valentinus malah mendukung usulan ini.
BACA JUGA: Info Terbaru Pembahasan 3 RUU Pemekaran Papua, Tidak Pakai Lama, Wusss
"Bapak Valentinus harus mendengar suara kami masyarakat asli Papua. Pemekaran yang diusulkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan manfaat bagi suku-suku asli, terutama Kamoro dan Amungme," tegas Marianus dalam keterangan resmi yang diterima redaksi JPNN hari ini.
Ia menyatakan jika memang ada wacana pemekaran, lebih baik wilayah Papua Bomberai Raya yang diusulkan, bukan Papua Nemangkawi.
BACA JUGA: Pemekaran Papua, Kursi DPD RI Bakal Bertambah 16
Ia menilai bahwa pemekaran Papua Nemangkawi hanya akan melayani kepentingan beberapa kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suku-suku asli.
"Wacana pemekaran wilayah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mimika Papua Tengah, terutama di wilayah yang terlibat langsung. Banyak yang merasa bahwa pemekaran wilayah ini lebih bersifat politis dan tidak berdasar pada kebutuhan riil masyarakat adat," tegasnya.
Penolakan Marianus Maknaipeku mencerminkan kekhawatiran mendalam dari masyarakat adat Mimika terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka.
Warga berharap pemerintah pusat bisa lebih peka dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan banyak pihak.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad