jpnn.com, BUKITTINGGI - Ratusan sopir angkutan kota, angkutan pedesaan dan kusir bendi menggelar aksi mogok di depan gedung DPRD Bukittinggi, Sumatera Barat, (10/8).
Akibat aksi itu, aktivitas transportasi di Kota Bukittinggi dari pagi hingga siang sempat lumpuh.
BACA JUGA: Pemkot Tarik Sementara Izin Gojek
Mereka menolak transportasi berbasis jaringan (daring/ online) Go-Jek ada di kota pariwisata tersebut. Karena dinilai mematikan usaha moda transportasi yang telah ada.
Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group) di Jalan Khatib Sulaiman, tepatnya di depan gedung DPRD Bukittinggi, ratusan sopir angkutan kota dan angkutan pedesaan sudah berkumpul sejak pukul 08.00. Para sopir menghentikan aktivitasnya dengan memarkir kendaraan di sepanjang jalan menuju gedung dewan setempat.
BACA JUGA: Inilah Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Online, Mulai Berlaku 1 Juli
Aksi demo yang melibatkan sekitar 500-an angkot dan 30 kusir bendi yang beroperasi di wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian Timur, membuat aktivitas transportasi umum lumpuh total.
Pelajar dan warga pengguna jasa angkutan umum terlantar. Sebab semua angkutan umum terkonsentrasi di DPRD.
BACA JUGA: Driver Gojek Memohon Diizinkan Beroperasi Lagi
Para demonstran menyampaikan aspirasi ke DPRD. Keberadaan Go-Jek mereka nilai telah menimbulkan persaingan yang tak sehat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bukittinggi, Syafrizal dalam orasinya menyampaikan transportasi Go-Jek, telah hadir di daerah itu sebanyak 200 unit pada awal Agustus 2017.
”Dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, tidak ada angkutan umum roda dua. Bila keberadaannya tetap dibiarkan, akan mematikan 500 lebih angkutan umum yang ada di Bukittinggi. Apalagi mereka tidak banyak pengurusan izin, sehingga modalnya rendah. Persaingan menjadi tidak sehat,” ujarnya.
Salah seorang kusir bendi, Wardison menyampaikan hal yang sama. Sedikitnya, ada lebih 210 kusir bendi yang terganggu di Bukittinggi dengan keberadaan Go-Jek tersebut. Wardison mengaku, sejak Go-Jek beroperasi dia mengalami penurunan omset sampai 50 persen.
”Keberadaan Go-Jek akan mematikan usaha kami. Karena kami terikat aturan yang mengatur tempat berhenti dan setoran yang harus dibayar. Sementara Go-Jek tidak. Tentu para kusir bendi akan kalah saing, dan dengan sendirinya mematikan mata pencaharian kami,” sebutnya.
Sementara itu, salah seorang warga asal Birugo, Azmi Putra mengaku terganggu dengan adanya aksi ini. Ia biasanya menaiki angkot untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Akibat aksi tersebut, ia harus meminjam motor tetangga untuk mengantarkan anaknya.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyebutkan, hingga saat ini pemerintah setempat belum memberi izin beroperasi transportasi daring di daerah itu. DPRD akan meminta pihak terkait untuk menjelaskan hal ini.
”Informasi yang kami terima dari Pemko, izin memang sudah disampaikan pihak Go-Jek namun belum diproses. Pertemuan antara pemerintah daerah dan pemilik transportasi daring juga baru dijadwalkan,” ujarnya.
Benny menyebutkan, DPRD akan menerima dan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para sopir kepada pemerintah daerah.
”Peraturan tentang transportasi berbasis daring memang belum dibahas. Namun kami tetap ingin warga dapat beraktivitas dengan nyaman. Kami harap usai menyampaikan aspirasi, para sopir kembali beraktivitas karena banyak warga yang membutuhkan layanan angkutan umum,” lanjutnya.
Kepala Dinas Perhubungan Bukittinggi Elvis Syahri Munir menyebutkan akan membahas kembali persoalan ini dengan pihak- pihak terkait.
”Dalam waktu dekat, akan kami rapatkan dengan semua pihak untuk mencarikan jalan keluar yang sama-sama tak merugikan kedua belah pihak,” ucapnya.
Aksi mogok menambang yang dimulai sejak pukul 08.00 berakhir pukul 12.00. Setelah itu, aktivitas lalu lintas kembali lancar seperti sediakala. (cr18/ ril)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga dan DPRD Kompak Dukung Ojek Online Beroperasi di Batam
Redaktur & Reporter : Budi