jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak akan meminta maaf kepada DPRD DKI. Bahkan, dia menantang wakil rakyat Ibu Kota itu untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).
Hal ini Ahok sampaikan menanggapi perkataan Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI Mohamad Sangaji alias Ongen. Ongen berharap Ahok mau menyampaikan permintaan maaf terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
BACA JUGA: ‎Ini Rahasia Ahok Agar Tetap Terlihat Bugar
Panitia angket menyatakan, Ahok melanggar undang-undang terkait pengiriman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Panitia angket menilai RAPBD yang dikirimkan bukan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dengan DPRD. Selain itu, Ahok juga dinilai melanggar etika karena kerap mengeluaran kata-kata kasar.
"Setelah angket ada hak menyatakan pendapat. Enggak ada menyatakan minta maaf," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/4).
BACA JUGA: Kasus Korupsi UPS Mendekati Kebon Sirih
Karena itu, Ahok menyatakan, saat ini hanya ada satu solusi penyelesaian. "Setelah kamu putuskan angket di paripurna, solusinya cuma ada satu. Anda teruskan hak menyatakan pendapat atau tidak sama sekali," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, apabila DPRD DKI tidak mengajukan HMP akan mempermalukan dewan. Sebab, mereka sudah membuat angket. "Makanya saya sarankan daripada anda malu, enggak usah suruh saya minta maaf, teruskan saja hak menyatakan pendapat," ucapnya.
BACA JUGA: 5 Pulau di Kepulauan Seribu Hilang, Ini Reaksi Ahok
Ahok menegaskan, tidak akan meminta maaf, karena dia merasa tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, suami Veronica Tan itu mengungkapkan, oknum DPRD DKI yang menyelundupkan anggaran harus menyampaikan permintaan maaf.
"Yang harus minta maaf itu yang crop-crop duit, yang beli USB fungsi UPS itu harus minta maaf sama warga DKI. Nanti kalau ada (oknum) DPRD ditangkap polisi, baru minta maaf deh lo," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Segera Garap Oknum DPRD DKI di Kasus UPS
Redaktur : Tim Redaksi