jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW angkat bicara menyusul sikap dua organisasi muslim besar di Indonesia, Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam.
"PBNU dan PP Muhammadiyah bersikap serupa, agar pemerintah menghentikan proyek Rempang," kata dia melalui aplikasi X dengan akun @hnurwahid seperti dikutip Jumat (15/9).
BACA JUGA: Kabar Baik, Ratusan Warga Rempang Berdatangan ke Posko Tim Satgas
JPNN telah mendapat persetujuan dari HNW untuk mengutip twitnya di X tentang penolakan Muhamadiyah dan NU terhadap PSN di Pulau Rempang itu sebagai pemberitaan.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan penolakan Muhammadiyah dan NU menandakan pemerintah harus sesuai konstitusi saat mengurus investasi di Tanah Air.
BACA JUGA: Konflik di Rempang Batam, Chandra Singgung Konsep Agraria Zaman Penjajahan
"Sebab, dalam hal investasi pun, pemerintah harus laksanakan konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk, mendahulukan warga Rempang ketimbang investasi asing," kata HNW.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah mengevaluasi proyek PSN berupa pembangunan Rempang Eco-City.
BACA JUGA: Heboh Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi Sampai Menelepon Kapolri Tengah Malam
Muhammadiyah menganggap proyek tersebut bermasalah dan tidak pernah dikonsultasikan kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak pembangunan proyek.
Senada, PBNU juga meminta pembangunan Rempang Eco-City dihentikan sementara karena memicu konflik lahan dan bentrok antara warga dengan aparat berseragam. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan