jpnn.com, BALIKPAPAN - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dikabarkan akan menggelar rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21 Maret 2024 mendatang.
Informasi dihimpun, rapat koordinasi nantinya akan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik dam dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
BACA JUGA: Hentikan Lelucon soal Jokowi 3 Periode, Kasihan Rakyat
Sebagaimana dikutip dari isi surat undangan, acara itu nantinya akan menghadirkan pihak penyelenggara Pemilu sebagai pematerinya. Di antaranya ketua KPU dan ketua Bawaslu serta Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan.
Tema acara dalam pertemuan itu membahas terkait isu Penundaan Pemilu Serentak tahun 2024 dan Penjabat Kepala Daerah. Hal itu turut dibenarkan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha ketika dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (18/3) sore.
BACA JUGA: Mahfud MD Klarifikasi Surat Undangan Membahas Isu Penundaan Pemilu 2024, Jelas Sudah
"Di dalam surat itu memang dicantumkan undangan KPU, Bawaslu dan Kesbangpol Kota Balikpapan, diminta untuk hadir menjadi menjadi narasumber. Terkait dengan isu kemunduran jadawal pemilihan umum," ucap Thoha melalui sambungan telepon.
Thoha mengatakan belum menerima penjelasan secara komprehensif terkait acara yang akan digelar Kemenko Polhukam tersebut. Sejauh ini pihaknya hanya menerima sebatas surat undangan saja.
BACA JUGA: Kang Mochtar Ingatkan Kader PDIP, Jangan Terkecoh Data Luhut Binsar
"Kalau dilihat dari isi surat, tema yang dibahas nanti terkait isu kemunduran jadwal Pemilu," kata Thoha.
Menanggapi isi keterangan di dalam surat undangan, Thoha mengaku sudah koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Kaltim dan KPU RI, agar tidak menghadiri acara tersebut.
"Masalahnya nanti bisa bias lah, tetapi kalau tema yang dibahas nanti soal isu itu loh ya," ungkapnya.
Thoha mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah berpartisipasi mengkonfirmasikan terkait kebenaran tema yang akan di bahas dalam pertemuan tersebut. Informasi yang didapatkan Thoha menyebutkan kalau tema rencananya akan segera diganti.
"Sebenarnya tema itu mau diganti, bilangnya. Pada prinsipnya, pemerintah itu tetap kekeuh pada keputusan 14 Febuari 2024 sebagai hari pemungutan. Namun kalau tema memang mau diganti, ya saya minta diubah juga isi di dalam surat undangannya," sebutnya.
Selain itu, Thoha juga sudah meminta pihak penyelenggaraan acara tersebut agar berkoordinasi dengan pihak KPU RI dan KPU Provinsi Kaltim, mengenai undangan yang meminta dirinya untuk hadir. "Karena kami kan punya atasan," kata Thoha.
Thoha menghindari terjadinya preseden buruk apabila acara tersebut tetap digelar dengan tema yang dimaksudkan. Sehingga, KPU Kota Balikpapan lebih memilih tidak hadir, apabila tema yang dibahas masih membahas terkait isu penundaan Pemilu 2024.
"Berbagai macam bisa terjadi. Sapa tau nanti digiring menjadi opini, seolah-olah itu juga bagian kehendak dari kami (KPU) bisa jadi repot. Kami tidak mau terseret dalam pusaran isu itu," tegasnya.
"Kalau tema masih itu, dan belum koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Kaltim, kami patuh dan taat kepada perintah atasan, bahwa kami tidak akan menghadiri itu," sambungnya.
Disampaikan Thoha, surat undangan untuk KPU Kota Balikpapan sudah diterima sejak beberapa hari lalu. Bahkan dirinya juga sudah menyarankan agar pemateri yang hadir dalam acara tersebut sebaiknya dari KPU Kaltim.
"Kami secara hierarki ini bawahan. Kalau seperti ini kami melangkahi, bahkan kami sarankan pemateri sebaiknya KPU Provinsi Kaltim saja deh. Supaya kami tidak salah-salah. Tapi dari Kesbangpol tidak bisa menjawab secara tuntas," tutupnya. (mcr14/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Spanduk Luhut Binsar Capres 2026, Adi Prayitno: Ini Problem Serius
Redaktur : Adil
Reporter : Arditya Abdul Aziz