jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Deolipa Yumara turut menyoroti terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang saat ini masih berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menyebut banyak lembaga penegakan hukum yang justru dibantu oleh jurnalime investigasi.
Deolipa pun turut menyoroti terkait dengan banyaknya kasus korupsi justru bisa terungkap melalui adanya praktik jurnalis investigasi.
BACA JUGA: Tolak RUU Penyiaran: Penguasa Ingin Melemahkan dan Mengontrol Pers
"Journalisme investigasi ini adalah tindak pidana korupsi yang banyak digaungkan oleh warrawan journalis investigasi itu sendiri," ujar Deolipa di acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Menakar Urgensi RUU Penyiaran' yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/6).
Deolipa menjelaskan banyak anggota DPR RI yang kini justru merupakan seorang artis. Ia justru bertanya-tanya latar belakang anghota DPR RI saat ini hingga bisa mengeluarkan RUU Penyiaran ini.
BACA JUGA: Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI Sepakati Naskah RUU KSDAHE
Deolipa menilai masih banyak kekurangan dalam draft RUU Penyiaraan yang sudah digaungkan di DPR RI.
"Tetapi banyak sekali anggota DPR yang memang bukan berlatar belakang hukum, atau ahli di hukum gitu," kata dia.
BACA JUGA: DPC Ikadin Jakut Diminta Segera Sikapi Pembahasan RUU Polri dan KUHAP
Deolipa mengeklaim bahwa praktik jurnalis investigasi ini justru lebih banyak melakukan penyidikan ketimbang harus menyiarkannya.
"Apalagi kata investigasi, jurnalistik, itu kita ada di sini juga lagi investigasi, kok. Jadi, kerja jurnalis, kerja pers itu 90 persen adalah investigasi, 10 persen adalah menyiarkan," kata Deolipa.
Ia pun meminta kepada DPR RI untuk lebih hati-hati lagi dalam merancang RUU Penyiaran sebelum dijadikan aturan yang tetap. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prodewa dan BEM UI Ajak Masyarakat Tolak RUU Polri, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga