jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Honorer Kategori 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menagih janji manis anggota Dewan.
Mereka mendatangi kantor DPRD Musi Banyuasin untuk menuntut janji politisi, mendukung penuh dan memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS tidak berjalan dengan maksimal.
BACA JUGA: Polda Bakal Periksa Pemakai Kaus #2019GantiPresiden
"Kami sangat kecewa sekali terhadap sikap dewan karena saat ditemui tidak berada di tempat. Padahal ini lah saat nya yang kami butuhkan, untuk memberikan dukungan menolak rekrutmen CPNS,” kata Ketua Forum HK 2 Kabupaten Muba, Hasbullah seperti dilansir Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (19/9).
Dikatakan Hasbullah, beberapa waktu lalu, pihaknya telah bertemu dengan anggota DPRD Muba untuk membahas masa depan para honorer ketegori 2. Dalam pertemuan DPRD Muba mendukung dan berpihak kepada honorer K3 yakni menolak jika pemerintah melakukan pembukaan penerimaan CPNS.
BACA JUGA: Anggota Satpol PP Tawar PSK, Langsung Sepakat
"Saat itu, Ketua DPRD Muba Abu Sari menyatakan hal tersebut. Tapi saat ini kenyataanya tidak ada. Malahan saat kami ingin bertemu tidak ada di tempat, kan katanya dewan kapan pun siap untuk ditemui,” keluh dia.
Terkait penerimaan CPNS 2018, sambung Hasbullah, pada intinya honorer K2 menolak penuh perekrutan tersebut, karena dinilai tidak berpihak kepada HK 2 yang telah mengabdi kepada negara belasan bahkan puluhan tahun.
BACA JUGA: Mengerikan, Fazri Bunuh Adik Ipar di Depan Gang
"Malahan membuat aturan membatasi umur. Siapa yang tidak kecewa, sebab dalam aturan hanya dibawa 35 tahun sementara di atas itu tidak bisa ikut tes bagi kami HK 2 ini. Padahal apa salahnya semuanya HK 2 diikutsertakan dalam tes,” jelas dia.
Sementara, Wakil Ketua Forum honorer K2 Kabupaten Muba Ismet, menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu instruksi dari FHK2 Wilayah Provinsi Sumsel terkait menggelar aksi unjuk rasa penolakan perekrutan CPNS 2018.
"Kita tunggu instruksi, ada langsung kita bergerak menolak, sebab kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang telah mengeluarkan formasi CPNS jalur umum. Pemerintah hanya menganggap honorer K2 ini tidak ada gunanya. Intinya, kami menolak keputusan pemerintah ini," katanya. (rmol/jto/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah Utamakan Dampak Gempa
Redaktur : Tim Redaksi