Tolikara Dilanda Kerusuhan, Intel dan Aparat Keamanan Tak Bisa Disalahkan

Selasa, 21 Juli 2015 – 20:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Wawan H Purwanto menilai aparat keamanan maupun para telik sandi tidak bisa disalahkan atas terjadinya insiden pembakaran musala di Tolikara, Papua, saat Idul Fitri (17/7) . Menurutnya, baik intelijen maupun aparat keamanan sudah berbuat yang terbaik sesuai kewenangan masing-masing.

Wawan mengatakan, sejak jauh-jauh hari Badan Intelijen Negara (BIN) sebenarnya sudah mencium potensi konflik di Tolikara. Hanya saja, instansi pemerintah yang dipimpin oleh Sutiyoso itu tidak bisa secara langsung mengambil tindakan pencegahan.

BACA JUGA: Megawati: Belum Jadi, kok Sudah Sok Tahu!

"Intel bukan eksekutor, ini berdasarkan Undang Undang 17 Tahun 2011 (tentang Intelijen Negara, red) dilarang tangkap-menangkap," kata Wawan di Jakarta, Selasa (21/7).

BACA JUGA: Bukti Sudah di Tangan, KPK Pede Periksa Gubernur Sumut Besok

Wawan H Purwanto

Akhirnya, lanjut Wawan, BIN hanya bisa meneruskan informasi yang mereka miliki ke pemerintah dan aparat keamanan setempat. Dalam kasus Tolikara, dia meyakini bahwa hal itu juga sudah dilakukan oleh BIN.

BACA JUGA: Percayalah, ASDP Sudah Siap Hadapi Lonjakan Arus Balik

Sementara aparat keamanan di Tolikara maupun Provinsi Papua pun tidak bisa disalahkan karena gagal mencegah aksi pembakaran. Pasalnya, meski sudah mendapat informasi dini dari BIN, mereka tetap tidak berdaya lantaran kalah jumlah.

Wawan menjelaskan, rasio jumlah aparat keamanan dengan penduduk di Papua saat ini adalah 1 : 8000. Karenanya, wajar jika aparat di Tolikara kewalahan dan terpaksa menggunakan senjata api saat menghadapi ratusan warga yang mengamuk.

"Kita sadari juga kalau misalnya aparat dikerahkan semua ke situ (Tolikara) akibatnya daerah lainnya kosong, dan ini bisa meletup juga di daerah lainnya," tutur Wawan.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut Wawan, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menenangkan masyarakat dan mencegah potensi konflik meluas. Untuk itu tokoh masyarakat harus mengambil peran yang lebih aktif lagi. "Polisi juga harus mengusut ini secara tuntas sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang muncul," pungkasnya.(dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tak Mau Terjebak Polemik Reshuffle, tapi Kalau Diminta?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler