Tolong Segera Selesaikan Dualisme Pemerintahan di Batam

Selasa, 26 September 2017 – 16:26 WIB
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com, BATAM - Pengembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas disebut jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, termasuk Johor, Malaysia.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga tak membantah hal tersebut. Bahkan, kata dia, dulunya Johor belajar tentang konsep pengembangan kawasan ekonomi dari Batam, Kepri.

"Memang jauh. Namun kita masih punya harapan," kata Rudi kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) di Batamcenter, Senin (25/9).

BACA JUGA: Lagi, Lanal Batam Amankan 50 TKI Ilegal dari Malaysia

Menurutu dia, Batam tak bisa berkembang karena adanya dua lembaga yang menangani urusan pemerintahan. Yakni Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dirinya sebagai Wali Kota Batam merasa tak memiliki kewenangan penuh untuk Batam.

BACA JUGA: Polisi Telusuri Masuknya 12 Ton Bahan PCC dari LN ke Kepri

"Saya wali kota tapi tak bisa menguasai semua. Jadi saya bekerja sesuai kewenangan yang ada," terang Rudi.

Dijelaskan Rudi, Pemko Batam dibentuk pada tahun 2002 lalu untuk mengurus persoalaan pemerintahan dan rakyat. Namun pada kenyataannya, wewenang Pemko dibatasi. Hal itu dikarenakan BP Batam juga mengurus persoalaan pemerintahan.

BACA JUGA: Istri Pembunuh Model Itu Seludupkan Sabu ke Dalam Lapas

"Mereka (BP Batam) juga mengurus pemerintahan. Kita mau mengembangkan pun tak bisa maksimal. Ini bukan saling menyalahkan, tapi ini bisa menjadi acuan," ujar Rudi.

Harusnya, lanjut Rudi, BP Batam fokus mengelola investasi di Batam. Sementara Pemko Batam menangani urusan pemerintahan dan masyarakat.

"Harusnya BP bisa fokus untuk investasi saja. Ini kan yang enak-enak saja. Kalau dipisah, saya yakin Batam bisa seperti Johor sekarang. Jadi saya berharap Pemko dibebaskan untuk mengelola Batam," ungkap Rudi.

Menurut dia, saat ini dirinya tengah menunggu keputusan Menteri Perekonomian soal status kewenangan mengelola Batam.

Rudi bahkan mengaku sudah menyampaikan persoalan dualisme di Batam ini langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi bilang ini akan didudukkan. Kami juga tengah menunggu pernyataan dari Menko. Mudah-mudahan secepatnya selesai," katanya. (she/leo)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BP Batalkan Pembangunan PLTN di Batam


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler