Tolong, Sekolah Swasta Juga Tunggu Kucuran Dana Bopda

Kamis, 10 November 2016 – 06:04 WIB
Ilustrasi. Foto: dok.JPNN

SURABAYA - Sekolah swasta di Surabaya saat ini juga meraskaan kesulitan atas dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan IV yang tidak kunjung cair.
Ini bukan hanya dirasakan sekolah negeri. Pasalnya, sekolah swasta sulit menggaji para guru maupun biaya operasional.

Kepala SMK IPIEMS Akhmad Fauzi menyatakan, ada lebih dari 40 guru di sekolahnya.

BACA JUGA: Sekolah Berutang Ratusan Juta Bayar Gaji GTT dan PTT

Penggajian guru juga menggunakan uang dari dana bopda. Karena itu, jika dana bopda tidak kunjung cair, sekolah mengalami kesulitan.

''Beruntung kami tidak sampai pinjam uang ke koperasi atau lainnya,'' katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (9/11).

BACA JUGA: Waduh! Cirebon di Ambang Krisis Guru

Menurut Fauzi, sekolah swasta punya yayasan yang menaungi. Ketika terjadi kesulitan keuangan, sekolah masih dibantu yayasan.

''Jadi, berputarnya di situ (yayasan, Red). Tidak sampai terlambat menggaji guru,'' tuturnya.

BACA JUGA: Penuhi Kebutuhan 91 Ribu Guru SMK Tanpa Rekrutmen

Peran yayasan memang diakui sangat membantu. Meski begitu, keterlambatan pencairan dana bopda bisa menghambat kegiatan operasional lainnya. La

ki-laki yang juga terpilih menjadi ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta di Surabaya itu mencontohkan untuk praktikum. Apalagi sekolah yang muridnya tidak banyak. ''Mungkin kondisinya lebih sulit lagi,'' jelasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan mengatakan sangat ingin mencairkan dana bopda ke sekolah.

 Hanya, pihaknya tengah menunggu konsultasi kepada Kemendagri terkait pencairan tersebut.

Jika tidak ada aral melintang, segera ada pertemuan antara Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Kemendagri.

''Kami sedang menunggu jadwalnya. Kemungkinan minggu ini atau minggu depan,'' paparnya.

Dinas Pendidikan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan kejaksaan, kepolisian, serta badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP).

Asisten IV Sekretaris Daerah Kota Surabaya Eko Hariyanto mengatakan hal serupa. Kini pemkot masih menunggu hasil konsultasi dari Kemendagri. (puj/ant/c15/nda/flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Dukung Guru di Sekolah 40 Jam, dengan Catatan...


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler