TPF Tuding DPR Humas Polri

JAKARTA - Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri Kamis malam hingga Jumat dinihari kemarin, terus menuai kritikRapat itu dinilai tidak memperjelas masalah tapi justru memperunyam masalah

BACA JUGA: DPR Mainkan Politik Belah Bambu

Anggota Tim Delapan Anies Baswedan melihat kejanggalan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Polri yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi itu
    
"Dari dinamika yang terjadi dalam forum, DPR justru seperti menunjukkan dirinya sebagai public relation (PR) atau humas bagi Polri," kata Anies Baswedan, anggota Tim Pencari Fakta.  Menurut Anies, ada perlakuan yang tidak seimbang dari Komisi III kepada Polri dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diundang sebelumnya

BACA JUGA: KPK Serahkan 7 Dokumen

Ketika pimpinan KPK diundang, forum berlangsung tertutup, sedangkan forum dengan Polri dibiarkan terbuka.
      ?
"Ketika KPK kemarin tidak ada keterbukaan bagi mediaTapi ketika RDP dengan Polri itu ada keterbukaan

BACA JUGA: KPK Baru Serahkan Rekaman

Kalau ini fungsinya untuk PR, itu bisa memperkeruh masalah," kata AniesMenurut Rektor Universitas Paramadina itu, forum itu juga tak ubahnya seperti pengadilan yang tak menghadirkan pihak lainnyaHasil-hasil penyidikan dipaparkan terbuka layaknya di sebuah pengadilan.
    
Tak bisa disalahkan juga, lanjut Anies, jika Polri juga menilai pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan samaKita (tim) itu diharapkan justru bisa menahan diriKalau makin hari makin berusaha untuk saling memojokkan, saya khawatir ujung-ujungnya bukan mencapai suatu yang tidak baik, itu menjadi kekhawatiran saya,"katanya
    
Kritik juga datang dari kalangan LSM.  "Bukanlah makin memperjelas solusi terhadap masalah yang ada tapi membuat menjadi tambah runyam," kata Ketua Setara Institute, Hendardi"DPR sebaiknya duduk manis saja mendengar dan mengawasiJangan kemudian terkesan di publik malah menjadi pembela koruptor dan sibuk dengan puja-puji," tambahnya.
    
Masyarakat kata dia, menunggu tindakan politik dan segera dari presiden melalui percepatan proses hukum, akan ke mana kasus ini, dihentikan atau dilanjutkan"Presiden tidak perlu lagi menjadi tameng, keterlambatan presiden akan membuat persoalan menjadi amburadul dan berlarut-larut,"katanya.
    
Kesan sikap lunak bahkan "dukungan" dari DPR, dapat dilihat dari sekian tepuk tangan yang dilakukan anggota Komisi III saat rapatTepukan pertama kali dilakukan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mememperkenalkan Komjen Pol Susno Duadji yang kebetulan duduk di sebelahnya.
    
"Soal tepukan tangan itu nggak tahu lah siapa yang mulaiTerjadi begitu saja," ujar Wakil Ketua Komisi III dari FPKS Fachry Hamzah, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarinDia menolak jika dinilai DPR telah berat sebelah dalam persoalan KPK-Polri yang sedang panas saat ini
    
Fachry juga tak sependapat dengan anggapan, bahwa ketika rapat dengar pendapat dengan Kapolri, para anggota bersikap lunakBerbeda dengan saat RDP di hari sebelumnya dengan KPK"Tidak benar, RDP bukanlah panggung serangan balik polri kepada KPK," kelitnya.Namun demikian, dia menyatakan, tak bisa berbuat banyak ketika ada yang menilai kalau DPR hanya ingin memberikan ruang bagi Polri untuk menyerang balik KPK"Kalaupun panggung memang kenapa" Siapa yang melarang" DPR kan rumah rakyatSilakan saja mau dibilang semalam mirip dagelan atau apaToh, ini juga untuk ditonton rakyat kok," tegasnya.
    
Dia meminta, persoalan RDP dengan Polri tidak perlu dibesar-besarkanSebab, menurut Fachri, masih banyak masalah yang lebih butuh mendapat perhatian"Sudahlah, kalau dibahas jadi tidak ilmiahNgapain sih kita ribut-ribut soal sensasi, lebih baik tetap mementingkan substansi" pungkasnya(noe/rdl/dyn/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien: Anggodo Mestinya Disekap