jpnn.com - JAKARTA - Tim Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Taufan Rahmadi mengatakan, di dalam beragam kesempatan Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, telah menyampaikan komitmen melanjutkan dan menyempurnakan program-program strategis Presiden Jokowi.
"Oleh karena itu di masa transisi pemerintahan, memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kelancaran kebijakan pemerintah. Ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan," kata Taufan Rahmadi, Selasa (23/4).
BACA JUGA: Taufan Rahmadi: Prabowo-Gibran Unggul di 35 Provinsi, Anies 3
Taufan mengatakan, langkah tersebut antara lain koordinasi antara tim transisi, akselerasi kebijakan, konsolidasi kelembagaan, dan komunikasi publik yang efektif.
Kemudian langkah berikutnya dilakukan upaya stabilitas ekonomi, penguatan diplomasi, reformasi struktural, dan kontinuitas layanan publik.
BACA JUGA: Jokowi Diharapkan Beri Ruang Bagi Prabowo Memimpin Tim Transisi PemerintahanÂ
"Harus dibentuk tim transisi yang terdiri dari anggota-anggota dari kedua pihak untuk memastikan transfer kekuasaan yang lancar dan efisien," kata Taufan.
Kedua pihak (tim pemerintah dengan tim pemerintah baru) harus melakukan langkah percepatan dari kebijakan-kebijakan yang ada untuk menentukan keberlanjutan, sinkronisasi kebijakan yang diperlukan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan baru.
BACA JUGA: Jika Sampai Bikin Tim Transisi Berarti Ada Persoalan di Kubu Prabowo dan Jokowi
"Sedangkan konsolidasi kelembagaan untuk emastikan integritas dan kinerja lembaga-lembaga pemerintah dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan," ujar pakar strategi pariwisata nasional ini.
Taufan, yang meraih penghargaan Tourism Inspirational Figure 2022 itu menuturkan, pemerintahan berikutnya harus bisa menciptakan komunikasi publik yang efektif.
Hal ini untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik tentang rencana dan tujuan pemerintahan baru.
"Tidak hanya itu, pemerintahan baru diharuskan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti memperkuat kepercayaan investor dan menjaga inflasi serta tingkat pengangguran," katanya.
Taufan berharap pemerintah baru melakukan penguatan diplomasi, yakni dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional dan regional.
"Tak kalah penting reformasi struktural, yaitu dengan melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Ditambah adanya jaminan kontinuitas pelayanan publik yang berkualitas selama masa transisi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik," ujar Taufan.
Langkah-langkah ini, menurut Taufan akan membantu memastikan bahwa masa transisi pemerintahan baru berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi Indonesia.
Khusus di bidang Pariwisata, di masa transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo, beberapa kebijakan pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain:
- kontinuitas program pariwisata unggulan
- promosi pariwisata
- investasi infrastruktur
- pengembangan destinasi baru
- pengelolaan lingkungan dan budaya
- pelatihan tenaga kerja
- keamanan wisatawan.
"Kelangsungan program-program pariwisata unggulan yang telah diluncurkan sebelumnya, seperti 5 Destinasi Pariwisata Superprioritas, pengembangan KEK pariwisata, ataupun dana abadi pariwisata (Indonesia Tourism Fund) harus dipastikan terus berjalan," kata Taufan.
Seturutnya, promosi pariwisata juga harus ditinjau dan diperbarui baik pariwisata domestik dan internasional untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.
Selain itu, investasi dalam infrastruktur pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya harus diperhatikan.
Taufan mengingatkan perlunya pengembangan destinasi baru, yakni dengan mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi pariwisata baru yang memiliki potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
"Tentu saja harus diiringi dengan kebijakan dan program untuk melindungi lingkungan dan warisan budaya, serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan," katanya.
Meningkatkan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan juga diperlukan. Tak kalah penting, memperkuat kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan promosi pariwisata, termasuk melalui kemitraan publik-swasta (PPP).
"Tidak lupa, kewajiban lainnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan melalui peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan lembaga terkait," ujar Taufan.
"Intinya, menjaga kontinuitas dan menyesuaikan kebijakan pariwisata dengan visi pemerintahan baru akan membantu memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan sebagai tahapan menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan