jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR M Misbakhun melontarkan kritik kepada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), terkait terminologi penghematan anggaran dalam RAPBN-P 2016.
Menurut Misbakhun, efisiensi itu seharusnya tidak terjadi bila sejak awal program disusun dengan baik sesuai serapan anggaran tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Vonis Penyuap Mbak Yanti Tambah Berat
"Pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres Nomor 4/2016, sebenarnya tak terlalu mengena. Sebab, tanpa pemotongan pun serapan anggarannya tidak maksimal," ujar Misbakhun, Kamis (9/6).
Dia mencontohkan realisasi anggaran Kementerian ATR pada 2015 yang hanya mencapai 79 persen dari pagu anggaran Rp 6,344 triliun. Artinya, jumlah serapannya cuma Rp 5,72 triliun. Di APBN 2016, kementerian ini meminta alokasi Rp 6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 6,023 triliun di RAPBNP 2016.
BACA JUGA: Presiden Punya Banyak Alternatif soal Kapolri
Hal yang sama terjadi pada Kemensetneg, pada APBN 2015 realisasi anggarannya Rp 1,9 triliun. Di APBN 2016, kementerian yang dipimpin Pratikno itu meminta dana Rp 2,31 triliun dan dalam RAPBN-Perubahan 2016 hendak dipotong jadi Rp 2,04 triliun.
"Ini kesannya anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan. Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," kata Misbakhun.
BACA JUGA: Terduga ISIS itu Berencana Ledakkan Surabaya, Ini Sasarannya...
Itu disampaikannya dalam rapat yang dihadiri Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Sesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung hingga Kepala KSP Teten Masduki di komisi II DPR, Kamis (9/6).
Kondisi itu, kata politikus Golkar tersebut, menjadi bukti penyusunan program setiap tahun anggaran tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi riil di lapangan. Di sisi lain, DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR, yang menjanjikan layanan pengurusan sertifikat gratis selama Ramadan untuk rakyat.
"Tapi itu tak cukup. Karena Ramadan hanya sebulan dalam setahun. Yang dibutuhkan masyarakat itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun, sepanjang republik ini ada," tegasnya.
Terkait Kemen Seskab dan KSP, Misbakhun menilai anggaran yang diajukan untuk kedua lembaga itu cukup wajar. Sebab dengan kredibilitas pejabat dan jumlah anggarannya yang masuk akal, maka kemungkinan penyelewenangan sangat minim.
Dalam raker itu, Mensesneg Pratikno mengatakan pemotongan anggaran pada RAPBNP 2016 adalah dari Rp 2,311 triliun menjadi Rp 2,157 triliun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pihaknya menghemat Rp 13,3 miliar.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bisa menghemat sebesar Rp14 miliar dari anggaran Rp159 miliar pada APBN 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan penghematan dilakukan dengan target Rp300 miliar pada RAPBNP 2016.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ckckc..Teroris Ngaku Mau Amaliah di Surabaya
Redaktur : Tim Redaksi