jpnn.com - BATAM - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri mencatat ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,40 persen pada triwulan kedua 2016, lebih tinggi dari triwulan pertama yang hanya mencapai 4,54 persen.
"Peningkatan ini sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,18 persen dan meningkat dari triwulan sebelumnya yakni 4,91 persen," ujar Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera di Batam seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini (3/9).
BACA JUGA: Pegawai Pajak Saja tak Paham Tax Amnesty
Gusti menjelaskan, peningkatan ekonomi Kepri ditopang oleh sisi permintaan yang dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi dan sisi lapangan usaha yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja empat sektor ekonomi. Yakni industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan industri pertambangan.
"Konsumsi rumah tangga meningkat dari 6,30 persen menjadi 8,58 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pencairan THR dan pembayaran gaji ke-13 dan 14," jelasnya lagi
BACA JUGA: Politikus Gerindra Nilai Tax Amnesty Pertaruhan Nama Baik Pemerintah
Sedangkan dari investasi, BI mencatat pertumbuhan sebesar 8,63 persen dan ini dipacu oleh realisasi investasi bangunan. Namun sayangnya kinerja ekspor menurun. Yakni hanya 2,61 persen pada triwulan kedua 2016 atau melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,17 persen. Sedangkan impor menguat sebesar 7,29 persen menguat dari triwulan pertama 2016 yang mencapai 0,54 persen.
"Impor yang menguat bukan pertanda bagus. Artinya banyak industri yang mengimpor bahan baku, dan jika suatu saat kurs rupiah melemah, maka dampaknya akan berat," jelasnya.
BACA JUGA: Meresahkan, Tax Amnesty Diprotes Pelaku UKM
Kemudian Gusti menjelaskan dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi Kepri.
Sektor industri pengolahan dan konstruksi masing-masing tumbuh 5,13 persen dan 4,4 persen lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,13 persen dan 0,31 persen.
"Meningkatnya permintaan domestik terhadap barang elektronik serta realisasi proyek infrastruktur pemerintah dan swasta merupakan faktor yang mendorong peningkatan kedua sektor tersebut," jelas Gusti.
Peningkatan sektor industri terjadi berkat pembangunan berbagai infrastruktur di Batam seperti pembangunan Pelabuhan Punggur.
Untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan keinginan, maka BI harus menjaga tingkat inflasi di Kepri. Dan untuk tingkat inflasi, Kepri mencatat angka 3,85 persen, jauh lebih rendah dibanding inflasi sebelumnya yang mencapai 5,59 persen.
"Andil terbesar dari inflasi di Kepri bersumber dari pengangkutan udara, beras, dan bayam. Dan Batam merupakan penyumbang terbesar inflasi di Kepri dengan dorongan inflasi sebesar 4,13 persen," ujarnya.
BI Kepri memprediksi pada triwulan ketiga 2016, perekonomian Kepri akan kembali menguat pada kisaran 5,3 hingga 5,7 persen. Faktor pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga yang meningkat begitu juga dengan belanja barang pemerintah.
"Sedangkan inflasi akan melambat didorong oleh penurunan harga minyak dunia," katanya.
Gusti menambahkan, pihaknya berharap kebijakan penurunan loan to value (LTV) atau uang muka untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 persen menjadi 15 persen akan berdampak positif bagi masyarakat Kepri, khususnya Batam. "Masih banyak penduduk Batam yang belum punya rumah, sedangkan kebutuhan akan permukiman masih tergolong tinggi," ujar Gusti.
Apalagi saat ini Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah gencar-gencarnya mengeluarkan kebijakan untuk menarik investasi masuk ke Batam. "Kawasan industri baru pasti akan dibangun, maka memerlukan pemukiman yang lebih banyak, baik itu dalam bentuk sewa ataupun pribadi," ujarnya.
Tingkat permintaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memang sangat tinggi. Selain itu dengan tingkat LTV yang semakin murah mendorong terciptanya industri rumah tangga.
Ada sedikit kekhawatiran mengenai kredit macet yang akan terjadi jika LTV diturunkan. Perbankan harus melakukan penyesuaian persyaratan Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) secara total untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan rasio LTV untuk PP dari gross menjadi net, dengan rincian rasio Kredit bermasalah dari total Kredit atau rasio Pembiayaan bermasalah dari total Pembiayaan secara bersih (net) kurang dari 5 persen dan rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (gross) kurang dari 5 persen.
"Tingkat kredit macet masih 2,11 persen masih jauh dari batas maksimal yakni 5 persen," ujar Gusti.
BI juga berjanji untuk terus memantau perkembangan tingkat kredit macet untuk menjamin stabilitas moneter pascakebijakan ini dikeluarkan.
Kebijakan penurunan uang muka untuk KPR juga disambut positif oleh kalangan pengusaha properti di Batam. Mereka berharap masyarakat Batam semakin mudah memeroleh rumah idamannya.
"Kita sambut positif, karena dapat membantu masyarakat untuk dapat rumah dengan down payment (DP) yang lebih murah. Karena sebelum kebijakan ini turun, cukup berat untuk mereka beli rumah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim, Jumat (2/9).
Kebijakan penurunan LTV ini merupakan langkah bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam agar bisa melewati masa ekonomi yang tengah lesu ini. "Yang pasti penjualan semester pertama tidak bagus, semester kedua mulai membaik, dan kami berharap agar terus membaik kedepannya," harap Djaja.
Djaja menyebutkan sepanjang tahun 2016 ini sedikitnya ada 10 ribu unit properti yang akan dibangun di Batam. Terdiri dari rumah sederhana hingga mewah, ruko, dan apartemen dan kebijakan ini akan mendorong market properti terus tumbuh.
Hal ini juga penting untuk mengimbangi peningkatan harga rumah di Batam yang tinggi. Pada kuartal pertama 2016, peningkatan harga tertinggi terjadi di Batam yakni sebesar 3,56 persen. Namun pada kuartal berikutnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan.
"Harga pun tidak menaik, tidak meningkat banyak selama setahun ini," jelasnya. (leo/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat, Bos Besar Ini Ikut Tax Amnesty, Simak Penjelasannya
Redaktur : Tim Redaksi