Tuding Ada Gerakan Gagalkan Pemilu 2014

Selasa, 25 Februari 2014 – 18:19 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mensinyalir gerakan-gerakan politik yang ingin menggagalkan pemilu 2014 masih banyak terdapat di Indonesia.

Bahkan Ketua Umum Iluni UI, Chandra Montik, menduga gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan terorganisir.

BACA JUGA: Batam Belum Terima Surat Suara Pemilu

"Gerakan-gerakan politik itu menginginkan gagalnya pelaksanaan pemilu, ketidaknetralan pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden. Siapa pun yang akan berusaha membuat pemilu 2014 tidak netral akan berhadapan dengan masyarakat" ujar Chandra Motik di gedung KPU, Jakarta, Selasa (25/2).

Sayangnya Chandra tidak menunjuk siapa oknum-oknum yang disebut menginginkan pelaksanaan pemilu 2014 gagal dilaksanakan.

BACA JUGA: Apel Siaga NasDem Dilaporkan ke Bawaslu

Ia hanya menyatakan pengurus Iluni UI, mewakili segenap alumni UI dari berbagai jurusan, pilihan profesi, pekerjaan dan domisili, menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami mendukung KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas, rahasia dan memenuhi semua kaidah pemilu yang baik di dunia, serta hasilnya diakui oleh semua partai politik peserta pemilu serta pengamat pemilu dari dalam dan luar negeri," ujarnya.

BACA JUGA: Empat Nama Ini Didorong jadi Pendamping Prabowo

Untuk itu Iluni UI menurut Chandra, mengusulkan KPU melibatkan semua anggota masyarakat menjadi saksi perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada penyelenggaraan pemilu nantinya.

"Hasil perhitungan suara di semua TPS bisa difoto (dengan telepon genggam) sebagai arsip dan pegangan masyarakat dan bukti otentik jika dibutuhkan," katanya.

KPU kata Chandra, juga harus mempublikasikan di laman resmi KPU semua hasil perhitungan suara di TPS yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu KPU juga harus memastikan hasil perhitungan suara di tingkat yang lebih tinggi, harus sama dengan hasil penjumlahan perhitungan suara di tingkat yang lebih rendah.

"Jumlah pemilih dan surat suara juga harus dipublikasikan dengan jelas di website resmi KPU. Partisipasi semua kelompok masyarakat untuk mengawasi proses perhitungan suara akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan hasil pemilu," katanya.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-gara Uang, Hanura Kabupaten Semarang Bergolak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler