jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) terus menggulirkan penolakan. Sebab, Sutiyoso yang kini memimpin Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dianggap sebagai figur partisan yang akan berpengaruh buruk pada kinerja BIN ke depan.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ayub Manuel Pongrekun melalui rilisnya ke media, Sabtu (13/6). Menurutnya, langkah Jokowi menunjuk Sutiyoso tidak saja sebagai bentuk bagi-bagi jabatan, tetapi juga memunculkan kerawanan karena lembaga negara yang punya peran penting dan strategis dipimpin partisan.
BACA JUGA: Tujuh PR Kapolda Tito Karnavian
“BIN memiliki peran sangat strategis bagi negara. Rasanya riskan kalau dikelola oleh orang-orang partisan," ujar Ayub.
Lebih lanjut Ayub merunjuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. UU itu mengatur BIN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyadapan, pemeriksaan aliran dana, serta penggalian informasi terhadap sasaran intelijen.
BACA JUGA: Menang Voting di Munas Peradi Lanjutan, Fauzie Yusuf Gantikan Otto Hasibuan
Dengan peran dan kewenangan BIN yang strategis, Ayub khawatir sosok Bang Yos -panggilan akrab Sutoyoso- tergiur menggunakan sumber daya BIN untuk kepentingan politik pribadi maupun partainya. Misalnya, menggunakan agen-agen BIN untuk memantau aktivitas lawan politik PKPI.
BACA JUGA: Musda Kubu Agung Bikin Golkar Makin Tegang
"Itu kekhawatiran kami yang paling ekstrim. Kami khawatir BIN disalahgunakan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan dalam akhir tahun ini. BIN jangan sampai menjadi alat politik," ujarnya.
Selain itu, Ayub juga menilai sosok Sutiyoso tak bersih dari dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu kasus yang menyeret nama mantan wakil komandan jenderal (Wadanjen) Kopassus itu adalah peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.
Saat insiden yang kemudian dikenal dengan Tragedi Kudatuli itu itu, Sutiyoso merupakan Panglima Kodam Jakarta Raya. Penyerbuan ke markas PDI yang menelan korban jiwa itu diduga melibatkan aparat.
Karenanya Ayub berharap DPR yang akan melakukan uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) terhadp Sutiyoso sebagai calon KaBIN berani melakukan langkah tegas. Salah satunya adalah menolak nama Sutiyoso sebagai calon KaBIN.
"Masih banyak putra bangsa yang mampu memimpin BIN secara jernih dan independen. DPR harus melihat secara jernih dan matang, jangan sampai keliru memberikan persetujuan,” cetus Ayub.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Marwan Akui Dana Desa Rawan Diselewengkan
Redaktur : Tim Redaksi