jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatakan dari sekitar 400 jumlah jenderal di Polri saat ini, hanya ada enam yang berpeluang menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Oegroseno.
Mereka adalah Kabaharkam Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan, Aspras Polri Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya.
BACA JUGA: Berharap MPR Berwenang Terima Laporan Kerja Presiden
Kemudian, Kakorlantas Irjen Pol Pudji Harjanto, Kadiv Propam Pol Irjen Syafruddin dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno. "IPW berharap, Kapolri Sutarman memilih kader yang terbaik sebagai wakilnya," kata Neta, Rabu (12/2).
Neta menilai tugas Wakapolri baru pengganti Komjen Oegroseno akan lebih berat dibandingkan dengan era sebelumnya.
BACA JUGA: Biaya Sewa Pemondokan Haji Tidak Naik
Selain harus membantu Kapolri Sutarman mengawal Pemilu dan Pilpres 2014 secara profesional dan independen, Wakapolri baru juga harus mengawal masa transisi kepemimpinan Polri.
"Bagaimana pun dengan terpilihnya presiden baru tentu akan terjadi juga pergantian di pucuk pimpinan Polri," katanya.
BACA JUGA: Pengumuman CPNS Honorer K2 Terus Dicicil
Artinya, lanjut Neta, tugas strategis Wakapolri pasca Oegroseno adalah mengawal Presiden baru. "Sekaligus mengawal Kapolri baru pilihan presiden baru," paparnya.
Untuk itu, dia melanjutkan, Wakapolri pengganti Oegroseno harus figur yang bisa diterima semua pihak. "Baik internal maupun eksternal Polri agar proses transisi di Polri berjalan lancar," jelasnya.
IPW mendata, setidaknya ada lima tugas berat Polri ke depan yang harus menjadi perhatian Wakapolri pasca Oegroseno.
Yakni mengamankan Pemilu dan Pilpres 2014, memberantas terorisme, membasmi jaringan narkoba, menghentikan kejahatan bersenjata api, mengatasi kemacetan lalulintas di kota kota besar yang kian parah.
Selain itu, Wakapolri yang baru harus mampu membantu tugas-tugas Kapolri, terutama menyangkut pengembangan internal Polri.
Antara lain melakukan pangawasan maksimal di internal Polri, pengembangan manajmen organisasi Polri, menata sistem kaderisasi Polri, menjaga Dewan Kebijakan Tinggi dari berbagai intervensi. "Dan memimpin rapat-rapat perencanaan dalam proyek-proyek pengadaan di Polri agar bebas dari mafia proyek," bebernya.
Tugas berat ini tentunya harus didukung dengan semangat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme. "Agar Polri semakin profesional," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Ancam Kepung Istana
Redaktur : Tim Redaksi