Tujuh Bank Daerah Ikut Program FLPP

JAKARTA -- Sebanyak tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia ikut program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)Mereka antara lain BPD Sumatera Utara, BPD Kalimantan Barat, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Timur, BPD Jawa Barat Banten, BPD Riau Kepri, BPD DKI.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mengenai keikutsertaan bank-bank di daerah dalam program FLPP ini

BACA JUGA: Gandum Tak Perlu Proteksi

Pasalnya, melalui bank-bank daerah maupun BPD, kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan suku bunga rendah dan tetap selama masa tenor akan semakin besar.

"Senin kemarin (31/1), Kemenpera telah melakukan kerja sama FLPP dengan Bank Bukopin dan Bank BTNKemenpera juga telah memperbarui perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan Bank BTN karena tahun sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dalam program FLPP," ungkap Sri Hartoyo pada wartawan di Jakarta, Selasa (1/2)

BACA JUGA: Harga Batubara PT BA ke PLN Diputus Februari

Ditambahkannya, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memperbaharui PKO dengan Bank BNIIni dilakukan setiap tahun karena penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pembiayaan pemilikan rumah dilakukan setiap tahun dan harus disesuaikan dengan rencana bisnis Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Kemenpera.

“PKO dengan bank-bank yang telah menjalin kerja sama FLPP untuk tahun berikutnya akan terus diperbarui,” tandasnya.

Bagi bank-bank daerah yang berminat dalam penyaluran dana FLPP, kata Sri Hartoyo,  ke depan akan dilakukan pembahasan teknis dengan pihak BLUPPP

BACA JUGA: Salurkan FLPP, Kemenpera Gandeng Bukopin dan BTN

Hal itu untuk memastikan apakah bank-bank tersebut memiliki serta menyediakan dana jangka panjang dengan suku bunga tetapTerkait dengan persyaratan penting yang harus dipenuhi bank-bank daerah adalah adanya jaminan dari pemerintah provinsi.

"BLU PPP telah mensyaratkan salah satunya adalah adanya pernyataan dari pemerintah provinsi untuk menjamin menyediakan dana jangka panjang dengan suku bunga tetap selama masa tenor KPR tersebutHarapan kami pemprov bisa memberikan jaminan dalam penyediaan dana jangka panjang bank daerah tersebut serta adanya suku bunga tetap selama masa tenor KPR,” terangnya.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Merasa Siap Hadapi Tekanan Inflasi