JAKARTA - Di depan peserta rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat tentang gaji yang diterimanyaDia mengaku, selama tujuh tahun menjabat orang nomor satu di Indonesia, belum pernah mengalami kenaikan gaji.
"Sampaikan ke seluruh jajaran TNI dan Polri, ini tahun keenam dan ketujuh, gaji presiden belum naik
BACA JUGA: Jangan Percaya Calo, Pengangkatan CPNS Gratis!
Iya, ini betul," kata SBY saat memberikan pengarahan kepada rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta, kemarin (21/1)Namun, kata SBY, belum naiknya gaji presiden itu bukan tanpa alasan
BACA JUGA: Jaksa Sempat Dihubungi Keluarga Bahasyim
Presiden menginginkan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, yang diprioritaskan menerima kenaikan gajiBACA JUGA: Denny Bikin Ulah, Rusak Citra Pemerintah
Saya ingin semua mendapatkan kenaikan yang layak, tepat, dan adil," katanya.SBY menegaskan, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri bukan hanya sekedar janji dari pemerintah"Soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri ini bukan retorika dan janji-janji kosongBukan kebohongan, tiap tahun kita naikkan gaji dan lain-lain," paparnyaMenurut dia, renumerasi itu diberikan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi prajurit TNI dan anggota Polri.
Berdasar data, gaji presiden mencapai angka Rp 62 jutaSementara wakil presiden menerima gaji Rp 42 jutaNamun selain gaji, presiden memiliki dana taktis sebesar Rp 2 miliar, sementara dana taktis untuk wapres sebesar Rp 1 miliar.
Selain menyinggung soal kesejahteraan, dalam arahannya, SBY memberikan beberapa instruksi kepada TNI dan PolriDi antaranya, anggaran di TNI dan Polri bisa dioptimalkan dan digunakan dengan tepat sasaranPresiden meminta agar dihentikan praktik mark up (penggelembungan) anggaranBaik itu untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista"Apabila ada kasus, saya minta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit," kata SBY.
Presiden juga mengapresiasi tidak adanya pelanggaran HAM berat sejak 2004Meski begitu, SBY mengaku prihatin dengan masih adanya pelanggaran hukum dan disiplin, seperti yang terjadi di Papua"Meski skalanya kecil, tapi saya minta segera ditertibkanBerikan sanksi bagi yang bersalah," tegas mantan menkopolkam itu.
SBY juga mengingatkan, pemberian sanksi disiplin tersebut bisa menegakkan integritas TNI dan Polri, sehingga kepercayaan dari masyarakat tetap terjagaTNI dan Polri juga tetap diminta saling berkoordinasi, terutama dalam penanggulangan terorisme.
Rapim itu dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur PradopoTiga kepala staf angkatan dan 135 pejabat Mabes TNI, plus para kepala kepolisian daerah (kapolda) juga ikut dalam rapim.
Curhat SBY soal gaji presiden, mendapat respons dari politisi SenayanBendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menilai, jika curhat tersebut merupakan isyarat SBY untuk minta kenaikan gajiDalam konteks ini, DPR memiliki kewajiban untuk membahasnya lebih dahulu"Kami serahkan dulu untuk dibahas di komisi terkait," kata Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut Novanto, tentunya jangan berprasangka buruk saat Presiden menyinggung gajinya tidak naik tujuh tahunNamun, jika memang dirasa harus ditingkatkan, pertimbangan-pertimbangan lain juga harus dilihat anggota dewan dalam mendapatkan keputusan akhir. "Dalam situasi dan kondisi sekarang, tentu kita lebih perhatikan kepentingan masyarakat lebih dahulu," ujarnya diplomatis. (fal/bay/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III DPR Desak Darmin Dinonaktifkan
Redaktur : Tim Redaksi