JAKARTA - Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, Waluyo, dan Mas Ahmad Santosa telah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan 3 pimpinan sebelumnya yang kini tengah terbelit kasus hukumKarena sifatnya sementara, ketiganya menyatakan siap meninggalkan gedung KPK jika proses penyidikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tiba-tiba dihentikan penyidik polisi atau peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita akan keluar dari sini, nggak masalah itu," sebut Tumpak, di gedung KPK, Selasa (6/10)
BACA JUGA: Bawahan Diisukan Suap, Hendarman Langsung Periksa
Seperti diketahui judicial review tengah disiapkan tim pengacara Bibit dan ChandraMereka menilai Perpu menyalahi aturan UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK, terutama menyangkut kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar utama SBY mengeluarkan Perpu
BACA JUGA: Merasa Tak Bersalah, Syahrial Minta Dibebaskan
Dalih tim pengacara, belum ada kegentingan yang memaksa bagi penerbitan Perppu sebab dua pimpinan yang tersisa yaitu Haryono Umar dan M Jasin masih mampu menjalankan roda lembaga yang paling ditakuti koruptor itu.Pasal yang dijeratkan pada Bibit dan Chandra yakni penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, yang menurut pengacara masih bisa diperdebatkan karena keduanya hanya menjalankan kewenangan penindakan terhadap saksi dan tersangka korupsi (Anggoro dan Joko Tjandra).
Tumpak menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kasus apa yang akan jadi prioritas
BACA JUGA: Kejagung Periksa Dua Tersangka Korupsi KBRI Bangkok
Sepanjang kasus-kasus itu cukup pembuktiannya ya kita teruskan," sebut Tumpak, saat ditanya apakah kasus Bank Century dan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, termasuk yang akan diprioritaskan(pra/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelamar CPNS Kejaksaan Capai 5.606
Redaktur : Tim Redaksi