jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka'ban mengkritik langkah DPR yang menunda pencairan anggaran untuk TVRI 2014 dengan cara membintanginya. Kebijakan tersebut menurut Ka'ban, tidak adil karena akan mengorbankan hak masyarakat mendapat informasi.
"Kalau sekarang DPR membuat kebijakan yang memboikot TVRI itu tidak fair," kata Ka'ban, kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (27/12).
BACA JUGA: LPSK Terima 1.555 Aduan Masyarakat di 2013
Menurut Ka'ban, TVRI merupakan instansi yang setara dengan lembaga tinggi negara seperti legislatif dan yudikatif. "TVRI itu menggunakan nama Republik Indonesia di belakangnya. Ini sama posisinya dengan DPR dan Kepolisian. Dia (TVRI) milik negara," tegasnya.
Dikatakan Ka'ban, kebijakan DPR menunda pencairan anggaran untuk TVRI tidak bisa diterima akal. Selama ini TVRI, diakui atau tidak, sudah banyak berkontribusi bagi kecerdasan masyarakat.
BACA JUGA: Usai Digarap KPK, Atut dan Maria Kompak Bungkam
"Ini perbuatan orang DPR yang nyalinya kecil tidak berpikir Indonesia, terlalu sektarian. Lihatlah TVRI sebagai instansi negara," ujar Menteri Kehutanan 2004-2009 itu. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra Andalkan Sumbangan Caleg Untuk Dana Kampanye
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lengah, Demonstran Beraksi di Pelataran Kejagung
Redaktur : Tim Redaksi