jpnn.com - ‪JAKARTA - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengungkap jika pemerintah setelah masa pertambahan waktu pendaftaran bakal calon Pilkada mengeluarkan Perppu untuk meloloskan calon tunggal ikut Pilkada serentak, sama artinya pemerintah telah mengambil tanggung jawab dan peran partai politik dalam sebuah Pilkada.
Kalau hal tersebut benar-benar terjadi dan pasangan tunggal tetap ikut Pilkada apa pun dalihnya, menurut Siti Zuhro, ini sebuah blunder demokrasi. "Pemerintah telah memaksakan demokrasi tanpa kepercayaan publik. Ini berbahaya," kata Siti Zuhro, saat dihubungi wartawan, Jumat (7/8).
BACA JUGA: Akui Sering Pakai DOM untuk Pribadi, SDA Bilang Cuma Pinjam
Kalau pemerintah punya niat baik terhadap demokrasi lanjut wanita yang akrab disapa Wiwik ini, banyak cara yang elegan dan mulia bisa dilakukan pemerintah. "Misalnya, dorong saja satu gerakan nasional untuk satu revolusi partai politik menuju multipartai sederhana," ujar Wiwik.
Adanya calon tunggal di 7 daerah dari 269 yang akan menggelar pilkada serentak, menurut Wiwik, hanya ujung dari sebuah proses. "Sebaiknya lari ke pangkal masalah," ujar dia.
BACA JUGA: DPR Usulkan Perbatasan Diurus Lembaga Setingkat Menteri
Wiwik menjelaskan, lihat kembali perdebatan apa saja di level Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada ini yang alot dan coba itu dibahas lagi dengan melepaskan berbagai kepentingan kelompok.
"Misalnya, soal pasal terkait kepala daerah dipilih rakyat atau DPRD yang pada akhirnya dengan mudah dianulir oleh Perppu dan direvisi lagi jadi UU Pilkada yang dipakai sekarang dan terbukti Pilkada serentak ini boros biaya," tegasnya.
BACA JUGA: Kejagung Tinggal Tunggu Waktu Baik buat Tetapkan TSK Bansos Sumut
Menurut Wiwik, perkiraan Pilkada serentak akan irit biaya dan kecil resiko sosial politiknya, sebagai akibat dari otonomi yang hanya dilihat dari perseptif pemerintah pusat.
Karena itu, dia kembali mengusulkan agar Pilkada serentak di Desember 2015 ditunda. "Penundaan Pilkada serentak bukan sebuah tindakan politik yang memalukan, tapi sebagai forum konsolidasi nasional dalam rangka membangun Indonesia dari daerah, dari desa," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ujar Wiwik, jangan tergoda dengan elite partai politik di pusat-pusat kekuasaan yang hanya melihat demokrasi di kota-kota. Sementara di desa tidak ada partai politik. "Jadi problem yang ada sekarang bukan masalah mekanisme, tapi partai politik," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelebaran Jalan Madura-Sumenep Tak Dikerjakan Pemenang Tender
Redaktur : Tim Redaksi