jpnn.com - KEDUA pasangan capres-cawapres belum banyak mengulas masalah pendidikan. Padahal, banyak sekali persoalan yang muncul di bidang yang sangat menentukan penciptaan generasi bangsa ini.
Nah, apa saja yang menurut pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus segera dibereskan di bidang pendidikan? Berikut wawancara wartawan JPNN, M Fathra Nazrul Islam, dengan Dradjad H Wibowo, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Direktur Kebijakan dan Program di Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (12/6).
BACA JUGA: Jokowi tak Akan Basa-basi
Apa yang menjadi fokus Prabowo-Hatta di bidang pendidikan jika terpilih jadi presiden?
Begini, kita itu melihat sudah banyak kemajuan di bidang pendidikan. Dalam arti setelah ada amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mensyaratkan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Jadi anggaran pendidikan kita makin besar. Sehingga kita bahkan mencapai rasio murid per kelas itu tergolong sangat bagus, di bawah 1:30 (satu kelas berisi kurang 30 siswa).
BACA JUGA: Tegas Bukan Berarti Siap Perang
Tapi, di sisi lain kita melihat kualitas pendidikan kita itu tergolong kurang menggembirakan. Ini terlihat dari berbagai ukuran selain melalui Ujian Nasional, ada juga ukuran internasional misalkan hasil PISA (programme international student assessment, red). Berarti ada yang salah.
Dari Prabowo-Hatta melihat kunci di bidang pendidikan itu ada di masalah guru, fasilitas pendidikan, dan kurikulum. Nah karena itu kita fokus perbaikannya di sana.
BACA JUGA: Jokowi Bukan Tukang Pidato tapi Pekerja
Apa yang harus diperbaiki?
Guru dari sisi kesejahteraan sudah ada perbaikan tapi kita merasa belum cukup. Makanya misi Prabowo-Hatta ingin menjadikan guru sebagai profesi yang profesional dan bermartabat. Artinya profesionalitas guru dituntut untuk betul-betul mengajar bukan sekedar ngajarin orang untuk menghapalkan apa namanya, Pancasila, satu, bukan seperti itu, tapi mulai mengajari anak didik untuk mulai berfikir.
Pengajaran itu tidak boleh lagi satu arah. Jadi dia (guru) dituntut profesional. Di sisi lain kesejahteraannya diperhatikan, pengadaan guru diperhatikan. Karena itu, programnya Prabowo-Hatta itu adalah gaji dan tunjangan profesi guru tidak lagi ke kepala daerah tapi langsung ke rekening dari guru. Kedua kita akan merekrut 800 ribu guru supaya lebih merata lagi. Ketiga tunjangan profesi guru yang sekarang rata-rata 2,5 juta, itu mau kita naikkan bertahap menjadi 4 juta per bulan dan itu sudah kita costing biayanya.
Dari sisi fasilitas pendidikan kita semua tahu banyak sekolah atapnya rusak, bangunan rusak, toilet tak betul, komputer tidak ada segala macam. Nah kita sudah ada BOS (bantuan operasional sekolah) tapi itu tidak cukup. Jadi kita tambahkan dengan dana untuk fasilitas pendidikan Rp 150 juta setahun untuk semua sekolah. Tidak kita bedakan sekolah umum, sekolah agama. Supaya mereka bisa memberikan pendidikan terbaik bagi murid.
Kurikulum itu juga kita lakukan perombakan dari sisi misalkan masalah budi pekerti, kenegaraan, tapi juga perkuat yang basic Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, itu akan jadi prioritas. Yang menjadi beban tidak begitu perlu itu akan kita kurangi supaya anak didik kita makin bagus. Kira-kira secara garis besar seperti itu.
Menuntut guru profesional, calon guru tentu harus dididik secara profesional dan berkualitas. Bagaimana mempersiapkannya?
Kalau dari sisi kelembagaan untuk universitas kita beri tambahan 20 triliun (dari alokasi yang sudah ada) termasuk di dalamnya universitas yang menghasilkan para guru. Jadi itu kita lakukan pencetakan di sana. Sertifikasi (guru) akan terus kita laksanakan dan kita akan berikan perbaikan kualitas bagi guru. Kita juga kembangkan magang untuk guru sarjana dan lembaga-lembaga yang menerima guru magang akan diberi insentif oleh negara.
Jadi memang komprehensif semuanya dan sudah kita costing (hitung biayanya) karena kita starnya dari menghitung APBN dulu berapa yang belanja negara, penerimaan negara. Malah saya sudah hitung sampai target PPh 5 tahun, PPn 5 tahun. Artinya semua program yang kita tawarkan angkanya sudah kita hitung sehingga kalau Prabowo-Hatta terpilih, APBN kita susun dan langsung dilaksanakan.
Yakin bisa? Apakah menaikkan sertifikasi guru, penambahan guru sampai ratusan ribu dan berbagai penambahan biaya sektor pendidikan tadi tidak akan menambah beban APBN yang sudah terkuras untuk belanja pegawai?
Sudah kita costing dan memang kita akan ada realokasi anggaran-anggaran pendidikan. Makanya istilahnya adalah "peningkatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan". Itu salah satunya adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pendidikan. Karena kita melihat anggaran pendidikan sekarang ini besar, tapi banyak yang tidak efektif, banyak habis untuk proyek yang tidak jelas nilai tambahnya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Jadi setiap proyek nanti akan kita telusuri, akan kita sisir kontribusinya bagi peningkatan kualitas pendidikan apa, kalau tidak ada, ya kita coret. Dari situ kita harapkan ada penghematan 10-15 persen direalokasi. Nah realokasi ditambah anggaran sehingga 20 persen anggaran pendidikan yang kita capai betul-betul murni untuk pendidikan.
Memang kita ingin betul-betul merombak dan bisa dilihat visi-misi Prabowo-Hatta tidak berbasis sektoral. Itu sengaja kita lakukan supaya tidak ada kesan ego sektoral. Tapi khusus pendidikan dan infrastruktur yang siatnya sektoral itu kita angkat sendiri.
Sementara pangan, energi, kita jadikan satu. Tapi pendidikan dan infrastruktur kita angkat sendiri untuk menunjukkan betapa pentingnya pendidikan itu bagi visi-misi program Prabowo-Hata dan itu tidak lepas dari fakta bahwa, memang sudah tidak seratus persen murni Muhammadiyah tapi tetap mempunyai ikatan emosional dan sebagian besar Muhammadiyah masih merupakan pemilih PAN.
Nah, selama ini Muhammadiyah memang bergeraknya di isu pendidikan. Jadi itu tidak lepas dari akar PAN, Bang Hatta sebagai cawapres Prabowo.
Artinya ada upaya mempersingkat birokrasi keuangan bidang pendidikan? Apakah tidak akan bertabrakan dengan UU Otonomi Daerah?
Oh ndak kan itu hanya masalah transfer saja supaya guru merasakan semuanya bisa langsung dan anggaran lain di kelola daerah
Soal kurikulum tadi, kan baru saja hadir kurikulum 2013. Apakah kurikulum baru ini belum cukup untuk pendidikan karakter. Kan itu sudah dibuat berbasis tematik integratif?
Ini memang kebiasaan mengubah-ubah kurikulum ini kurang bagus jadi kita arahnya bukan perubahan kurikulum tapi arahnya adalah perampingan. Anak-anak harus diberi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan otaknya, kemampuan keterampilannya. Jadi anak tidak diransang untuk menunjukkan kreatifitasnya tapi anak terbebani oleh kurikulum yang terlalu tebal dan ujung-ujungnya proyek.
Soal kontroversi UN, ada yang minta dihapus sementara pemerintah ngotot mempertahankan. Padahal MK pada 2014 sudah mengeluarkan putusan melarang pemerintah menyelenggaran UN sebelum ada perbaikan infrastruktur hingga kualitas guru?
Begini, kita tidak dalam posisi menghapus UN, tapi kita menyadari UN ini banyak sekali kelemahannya. Dan yang paling penting itu sangat tidak memperhatikan pemerataan pendidikan, sehingga di beberapa desa di luar Jawa, bahkan di kampung-kampung di Jawa itu anak-anak SMA ada satu desa yang nilai lulusnya itu rendah sekali. Tidak ada satupun yang lolos perguruan tinggi negeri, itu terjadi di Jawa Tengah.
Jadi di Jawa saja ketidakmerataan ini sudah dirasakan apalagi di luar Jawa. Sehingga UN itu akhirnya menjadi tidak adil. Tapi kita tetap perlu alat, tinggal sekarang posisi Prabowo - Hatta, UN diteruskan tapi diperbaiki secara cukup radikal.
Sekarang yang sedang kita pertimbangkan, tapi kami akan meminta masukan dari para ahli pendidikan, agar ada regionalisasi UN supaya ada pemerataan pendidikan di daerah. Kita masih mengumpulkan masukan, harusnya di visi-misi sudah final, tapi tidak bisa karena ini menyangkut masa depan anak didik sehingga kalau nanti jadi presiden salah satu yang dilakukan adalah menjaring aspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk mencari ide terbaik utuk memperbaiki UN, tapi UN tetap ada.
Akses pendidikan sulit. Lulus SD susah masuk SMP, begitu lulus SMP berat lanjut SMA, apalagi sekarang banyak keluhan lulusan SMA sulit masuk perguruan tinggi? Salah satu alasan klasiknya tidak ada biaya sampai biaya kuliah mahal. Ini bagaimana menyiasatinya nanti? Ada jaminan gak kuliah murah, misanya?
Kalau wajib belajar kan kita 12 tahun. Nah, untuk aksesnya yang formal kita lakukan melalui wajib belajar, pendidikan gratis. Begitu sampai perguruan tinggi, kita sadar kuliah itu mahal, perguruan tinggi mau tidak mau harus me-charge ke mahasiswa.
Karena itu kita sediakan dana Rp 20 triliun tadi dengan harapan perguruan tinggi tidak begitu membebani mahasiswa. Sehingga kita harapkan biaya masuk perguruan tinggi bisa turun agar akses masyarakat lebih mudah.
Artinya ada jaminan biaya kuliah bakal murah?
Lebih murah, kalau murah nanti jadi janji kosong. Tapi yang jelas dari pihak sebelah (Jokowi-JK) tidak menawarkan angka-angka (dalam visi-misinya), kalau kita sudah langsung Rp 20 triliun untuk perguruan tinggi. Mestinya itu bisa mempermurah.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Raih Banyak Trofi
Redaktur : Tim Redaksi