jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI.
Usulan ini sudah dimasukan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA: Wagub Djarot Pantau Input e-Budgeting 24 Jam
Heru sempat menyampaikan soal tunjangan perumahan anggota DPRD dalam rapat antara Pemprov DKI dengan Badan Anggaran DPRD DKI yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3). Saat itu, Heru bermaksud meminta pendapat dari anggota DPRD.
"Di dalam rapat Banggar ini mohon pendapat bapak ibu sekalian terkait dengan tunjangan perumahan bapak ibu sekalian. Yang kami usulkan di dalam anggaran kami yang ke Kemendagri adalah beberapa kenaikan tunjangan perumahan dan tentunya atas kesepakatan bersama kami sampai hari ini masih memposisikan hal itu," kata Heru.
BACA JUGA: Ahok Berikan Password e-Budgeting kepada Ketua DPRD
Heru menambahkan, tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI akan naik menjadi Rp 40 juta. Sebelumnya, tunjangan itu hanya sebesar Rp 20 juta. Sementara, untuk anggota DPRD nilainya naik dari Rp 15 juta menjadi Rp 30 juta.
Heru menyatakan, kesepakatan mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI akan disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Jadi, kalau bersepakat, kami akan tetap lanjutkan dan kami sampaikan ke Pak Gubernur," tegas Heru. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Takut Kelola Dana BOS, PNS DKI Mengundurkan Diri
Sementara, anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem Bestari Barus menyatakan, kenaikan nilai tunjangan perumahan harusnya bisa lebih besar. "Saya malah berharap jangan dikatakan tunjangan perumahan naik menjadi Rp 30 juta. Saya justru berharap naik mencapai Rp 70 juta agar kerja kami semakin baik," tandas Bestari. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Angket ke Ahok, PDIP DKI Tak Akan Usung Pemakzulan
Redaktur : Tim Redaksi