jpnn.com, TASIKMALAYA - Para honorer di Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan aksi besar-besaran pada Kamis, 30 Juni mendatang.
Aksi geruduk Kantor Bupati Tasikmalaya itu sebagai protes atas minimnya formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.
BACA JUGA: 6 Fakta AKP ZA Berduaan dengan Istri Perwira, Digerebek Warga, Alamak
Dia menyebut formasi PPPK 2022 yang disiapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya hanya untuk 100 orang saja.
Rencana aksi itu disampaikan Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna.
BACA JUGA: Daerah Ini Minta Jangan Hapus Guru Honorer, Masalahnya Serius
Menurut Hasna, aksi demo honorer Tasikmalaya akan diikuti oleh daerah lain. Itu karena masalah yang dihadapi di masing-masing daerah sama, yaitu minimnya formasi PPPK.
"Semua honorer sudah gerah dengan pemda karena ada kesempatan tidak digunakan dengan baik," kata Hasna kepada JPNN.com pada Minggu (26/6).
BACA JUGA: PPPK 2022: Kabar Gembira dari KemenPAN-RB untuk Honorer Nakes, Bisa Plong nih
Dia menyebut bagaimana 193.954 guru lulus PG tahap 1 dan 2 terakomodasi jika formasi PPPK yang diajukan pemda sangat minim, baik honorer tenaga kependidikan (tendik) dan lainnya.
Hasna juga menyesalkan penyelesaian masalah honorer tidak sinkron antara pusat dan daerah. Akibatnya honorer yang jadi korban.
"Pusat menyediakan kuota PPPK 2022 yang banyak, tetapi usulan pemda minim. Ya, tidak sinkron," tegasnya.
Selain itu, pernyataan pusat dan pemda terkait anggaran PPPK juga tidak berkesesuaian.
Pemerintah pusat mengeklaim menyiapkan anggaran PPPK guru di tahun ini, sedangkan pemda bilang uangnya tidak ada, meskipun ada daerah yang setelah berhitung menyatakan anggarannya memadai.
"Pernyataan-pernyataan itu yang bikin honorer bingung. Kami dituntut bekerja maksimal, tetapi peningkatan status diadang dengan masalah formasi minim yang ujungnya uang lagi," tutur Hasna.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022: Honorer Nakes Mendapat Afirmasi Setara Guru, Alhamdulillah
Oleh karena itu, Hasna meminta pemda dan pemerintah pusat memanfaatkan rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan PPPK guru di instansi daerah, serta rakornas penyelesaian pegawai non-ASN yang masih berjalan untuk menyatukan visi misi.
Sebab, bagaimana pemerintah mau melakukan penghapusan honorer pada 28 November 2023, sementara kesempatan menjadi ASN tidak dibuka seluas-luasnya. (esy/fat/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad