jpnn.com - SERANG - Sejumlah siswa di SMK PGRI 1 Kota Serang diduga dilarang ikut ujian akhir semester (UAS) lantaran belum melunasi uang pangkal untuk bangunan, yang dibebankan kepada siswa baru. Akibatnya, mereka tidak ikut UAS, yang dilakukan sejak Senin (9/12) lalu sampai esok hari.
Salah satu orang tua siswa yang tinggal di Kecamatan Serang mengaku bahwa sebelum ujian dimulai, Sabtu (7/12) ia sudah memohon kepada pihak sekolah agar memberikan keringanan. Apalagi, ia merupakan keluarga miskin dan memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM).
BACA JUGA: Konflik UISU Tak Kunjung Selesai
"Waktu itu saya sampe sore ngerengek-rengek minta supaya anak saya boleh ujian tapi nggak boleh. Saya liatin SKTM juga tetep nggak boleh," kata sumber ini, Kamis (12/12).
Uang pangkal yang dibebankan bagi tiap siswa adalah Rp4 juta selama mereka sekolah. Sementara yang baru dibayarkan hanya Rp1,5 juta. Sumber ini pada Sabtu itu membawa uang Rp150 ribu agar anaknya bisa diikutkan dalam UAS.
BACA JUGA: SD Hingga SMA Gratis
Nyatanya, pihak sekolah tetap menolak dan menyuruh agar uang itu dicari sampai dapat bahkan menyarankan agar sang anak mengikuti ujian susulan saja.
Sumber ini mengaku bukan tidak mau melunasi. Hanya saja secara ekonomi ia sangat kurang. Sehari-hari ia menjadi buruh di rumah salah seorang majikan dan mendapatkan upah Rp10 ribu per hari. Uang Rp150 yang ia bawa Sabtu lalu itu juga hasil pinjamannya dari sang majikan. Sementara suami masih kerja serabutan, dan sekarang berjualan mie ayam.
BACA JUGA: Sekolah Direndam Banjir, 689 Siswa Batal Ujian
"Uang saya sama suami cuma cukup buat makan. Anak kami 3 dan semuanya sekolah. Karena anak ingin sekolah, kami bela-belain supaya bisa sekolah," katanya.
Salah seorang siswa yang tidak boleh UAS, yang juga minta disembunyikan identitasnya, mengatakan sangat ingin ikut dalam ujian tersebut. Hanya saja jika ia memaksakan datang tetap tidak akan diberikan soal ujian, karena soal itu hanya bisa didapatkan jika memiliki kartu ujian.
"Kalau gini jadi males sekolah. Pengen pindah atau berhenti," katanya.
Siswa ini mengaku saat UAS di semester I juga pernah dilarang ikut UAS. Namun, karena orangtuanya memberikan uang cicilan bayaran sebesar Rp500 ribu, maka saat itu ia bisa ikut ujian.
Saat wartawan mendatangi sekolah, Kepala Bagian Tata Usaha SMK PGRI 1 Kota Serang yang enggan menyebutkan nama membantah ada siswa yang tidak diikutkan ujian.
Menurutnya, semua siswa diikutkan UAS. Yang tidak bisa saat ini akan diikutkan pada gelombang kedua. Hanya saja ia juga enggan menjelaskan lebih jauh penyebab siswa yang diikutkan ujian gelombang kedua tersebut. "Mungkin siswa itu tidak sabar," katanya.
Menurut Kabag TU ini, seharusnya siswa yang memiliki masalah berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi, bukan malah melemparkan isu ke media massa. Menurutnya, semua masalah bisa diselesaikan oleh orang dalam sekolah, bukan orang luar.
Ia juga menyarankan wartawan mengubungi kepala sekolah langsung, yang saat ditemui tidak ada di tempat. "Saya tidak berani komentar tanpa seizin kepala sekolah," tuturnya. (toh)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 140 Sekolah Terancam Tak Bisa Ikut SNMPTN Tahun Depan
Redaktur : Tim Redaksi