Uang Masuk SMKN Juga 'Mencekik'

jpnn.com, MATARAM - Tidak hanya di sekolah umum negeri, biaya masuk SMKN juga cukup besarDi SMKN 4 Mataram misalnya, nilainya disebut-sebut mencapai Rp3 jutaan

BACA JUGA: Guru TKK Mengaku Didiskriminasi

Masih adanya biaya masuk sekolah yang cukup tinggi itu diprotes masyarakat, karena selama ini pemerintah rajin menggaungkan slogan pendidikan gratis.

"Kami mendampingi warga di SMKN 4 Mataram yang diminta membayar sampai Rp 3 jutaanDengan dalih sudah menjadi kesepakatan komite, uang seragam, uang gedung, dan iuran lainnya diwajibkan pada siswa baru," kata aktivis Aliansi Mahasiswa Samawa Indonesia (AMSI) Deden Apriadi Losa, saat diskusi dengan Humas Setda NTB di salah satu lesehan di Mataram, kemarin

BACA JUGA: SDN-SMPN Dilarang Pungut Biaya Daftar Ulang

Diskusi yang menyorot tingginya biaya masuk sekolah di musim penerimaan siswa baru 2010 itu juga dihadiri sejumlah aktivis yang konsen ke persoalan pendidikan, termasuk sejumlah ormas dan aktivis mahasiswaDiskusi yang difasilitasi GP Ansor NTB

BACA JUGA: Rektor Unisbun Diduga Jual Ijazah Palsu

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai secara tegas kangsung menyalahkan gubernur dan wakil gubernur NTB, yang dinilai tidak mengambil langkah tegas terhadap pungli-pungli di sekolah.

"Pemerintahan BARU (Bajang-Badrul) perlu mengubah bunyi pendidikan gratisYang ada hanya wajib sekolah," kata Ahmad RifaiAlasannya, pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah saat ini ternyata hanya sloganFakta di lapangan, para orang tua terjerat dengan biaya pendidikan yang semakin mahalKasus yang paling mendapat sorotan adalah berbagai pungutan dari pihak sekolah saat musim penerimaan siswa baru

Diungkapkan dalam diskusi itu bahwa Program pemerintah Bantuan Siswa Miskin (BSM) pun tidak bisa mengatasi masalah pungutanBahkan, dalam diskusi kemarin, diungkapkan di Kabupaten Lombok Tengah tidak memberikan bantuan siswa iniPadahal dalam program pemerintah provinsi, siswa miskin akan diberikan bantuan beasiswaNyatanya, program tersebut hanya sebatas di spanduk dan baliho.

Kabag Humas Setda NTB L MohFaozal yang hadir dalam diskusi ini menyambut baik kritikan yang disampaikan aktivisHanya saja, lanjutnya, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pungli-pungli di sekolahKatanya, banyaknya kasus pungutan saat penerimaan siswa baru merupakan tanggungjawab dari pemerintah kota/kabupaten. 

Selain program pendidikan, yang mencuat dalam diskusi santai ini adalah persoalan ketimpangan infrastruktur antara Pulau Lombok dengan Pulau SumbawaMegaproyek Islamic Center (IC) dan realisasi Bumi Sejuta Sapi (BSS) juga menjadi sorotan tajamPersoalan dana bagi hasil cukai tembakau dan konversi bahan bakar untuk pengomprongan tembakau juga menjadi diskusi yang menarik dalam forum yang direncanakan akan digelar sekali sebulan ini.

Aktivis LSM Hasat Masat juga mengkritisi tim pemikir di pemerintah provinsi NTBMenurutnya dalam komposisi yang ada saat ini tidak ada yang konsentrasi pada ekonomiSehingga, progress peningkatan ekonomi di NTB lamban"Pemikir ekonominya belum ada," ujarnya.

Mantan ketua umum GP Ansor NTB L Aksar Anshory menilai forum diskusi yang kritis tersebut bisa menjadi penyeimbang dari program pemerintahArtinya, selama ini evaluasi beberapa program pemerintah hanya dari internal sajaTak ayal seringkali hasil evaluasi selalu bagus, padahal fakta di lapangan bisa berbeda"Kalau hanya dinas dan Bappeda yang mengevaluasi bisa saja yang baik-baik dilaporkanForum seperti ini bagus untuk memberikan masukan," ujarnya.(fat/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea Masuk SMPN Rp2,5 Juta, DPRD Protes