jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur diatur Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebab, putusan MK itu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sistem presidensial.
"Kami berharap keputusan tersebut akan memperkuat sistem presidential threshold," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (11/1) petang.
BACA JUGA: Fadli Zon: Putusan MK Tidak Rasional
Menurut Wiranto, keputusan MK juga akan menjadikan pemilu mampu menghasilkan presiden yang mendapat signifikan dari parlemen. Dengan demikian, dukungan itu akan memperkuat kinerja pemerintah.
"Jadi, keputusan tersebut secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas," ucapnya.
BACA JUGA: Upaya Bang Rhoma Gugat Presidential Threshold Kandas di MK
Mantan Panglima ABRI itu meyakini keputusan MK juga akan memperkecil pengelompokan partai politik dalam mengusung calon presiden. Dengan demikian, secara tidak langsung bakal memperkecil potensi konflik.
"Dengan memperkecil potensi konflik, maka stabilitas politik nasional akan tetap terjaga," pungkas Wiranto.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Putusan MK Membatasi Hak Parpol dan Rakyat
Sebelumnya MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman, Habiburokhman, Effendi Gazali, Hadar Nafis Gumay dan Mas Soeroso.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hormati Putusan MK Soal PT, PD Siapkan Strategi Pilpres
Redaktur & Reporter : Ken Girsang