jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 Ali Sadikin selalu dikenang sebagai sosok yang membawa kemajuan luar biasa bagi ibu kota RI.
Kemajuan yang dicapai Jakarta pada usianya yang ke-496, Kamis (22/6), tidak terlepas dari tokoh yang dikenal dengan panggilan Bang Ali itu.
BACA JUGA: Jakarta Tambah Usia, Pernah Punya Gubernur Gampang Marah Pembawa Kemajuan Luar Biasa
Mantan tentara itu dipercaya memimpin Jakarta mulai era Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Soeharto.
Saat Bang Ali mulai memimpin Jakarta pada 1966, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI hanya Rp 66 juta.
BACA JUGA: Inilah Perbedaan Utama Ahok dengan Ali Sadikin
“Rp 44 juta subsidi pemerintah pusat dan Rp 22 juta dari pendapatan sendiri,” ujarnya kepada Andy F Noya, Muchlis Dj. Tolomundu, Usamah Hisyam, dan Desmaizal Zainal dari MATRA menjelang akhir 1990.
Dalam wawancara untuk majalah edisi Desember 1990 itu didedahkan tentang cara tokoh kelahiran Sumedang, 7 Juli 1926, tersebut mencari dana haram demi membangun Jakarta.
BACA JUGA: Bang Ali Sosok Legendaris, Kisah Hidupnya Segera Jadi Biopik
Bang Ali melegalkan perjudian, mendirikan lokalisasi Kramat Tunggak, dan mengizinkan pembukaan kelab malam maupun tempat-tempat sauna atau steam bath.
Kontan saja Bang Ali menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. “Bahkan saya dituduh gubernur judi, gubernur maksiat,” ujarnya.
Menurut Bang Ali, Jakarta adalah kota industri. Oleh karena itu, wajar warganya butuh hiburan.
“Biarkan mereka menghibur diri. Tidak apa-apa. Kan, tidak mungkin lima juta penduduk Jakarta menjadi malaikat semua,” ucapnya dalam wawancara yang kemudian dibukukan menjadi ‘Pers Bertanya Bang Ali Menjawab’ suntingan Ramadhan KH itu.
Soal legalisasi judi, Bang Ali melakukannya tanpa persetujuan DPRD DKI. Dia menyadari para wakil rakyat Jakarta tidak akan menyetuju idenya karena judi diharamkan dalam agama.
“Semua agama melarang,” katanya.
Oleh karena itu, Bang Ali tidak mau melibatkan DPRD DKI untuk urusan legalisasi perjudian. Namun, dia memperuntukkan perjudian itu khusus bagi warga Tionghoa.
Selanjutnya, DPRD hanya mengawasi kegiatan perjudian itu. Adapun pemasukan dari pajak hasil judi masuk ke APBD DKI.
“Di situlah seninya. Jadi, konstitusional, diperiksa, diawasi oleh DPRD,” tuturnya.
Bang Ali pun rela dituduh gubernur judi. Namun, sisi positif dari legalisasi judi itu bukan hanya pada lonjakan pemasukan bagi DKI, melainkan juga matinya perjudian liar.
Bang Ali menyeleksi warga nonpribumi yang diizinkan berjudi. Dia memiliki daftar penjudi yang sering mengadu untung di luar negeri.
“Untuk yang pribumi, hanya mereka yang sudah kronis. Saya punya daftar orang-orang yang biasa datang ke Macao dan tempat-tempat perjudian lainnya,” katanya dalam rubrik wawancara majalah Humor edisi Oktober 1992.
Menurut Bang Ali, dirinya pernah mendatangi pemerintah pusat untuk membahas anggaran pembangunan DKI. Walakin, pemerintah pusat tidak punya cukup duit untuk membangun Jakarta secara masif.
Akhirnya judi menjadi solusi dan dari situlah Pemprov DKI membangun sekolah, puskesmas, pasar, jalan, dan lain-lain. Memang ada yang protes dengan kebijakan itu.
Akan tetapi Bang Ali punya jurus jitu untuk meladeni protes itu. "Bapak-bapak, kalau mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi," kilahnya.
Bagaimana soal Kramat Tunggak?
Bang Ali juga punya alasan untuk itu. Dia mendirikan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu justru demi ketertiban.
Menko Bidang Kemaritiman Kabinet Dwikora itu tidak tidak mau para pekerja seks komersial (PSK) berkeliaran di jalanan ibu kota. Pada 1965, tuturnya, mencari PSK di Jakarta sangat gampang.
Biasanya para PSK itu berseliweran di jalan-jalan ibu kota menggunakan becak. “Orang menyebutnya ‘becak komplet’, ha ha….”
Istilah ‘becak komplet’ itu karena PSK dan tukang becaknya menjadi satu tim. Mereka berkeliling menyusuri jalanan Jakarta.
“Jadi, kan, kotor kota ini. Malu saya,” katanya.
Hal itu mendorong Bang Ali belajar dari kota-kota yang memiliki industri seks, seperti Singapura, Bangkok, dan Manila, yang melokalisasi para PSK.
Bang Ali pun memprakarsasi pendirian Kramat Tunggak. Saat lokalisasi di tersebut didirikan di wilayah Jakarta Utara, lokasinya jauh dari permukiman penduduk.
“Kriminalitas juga tidak menyebar ke mana-mana, cuma di situ, jadi mudah diatasi. Itu gagasan dari Bangkok,” kisahnya.
Namun, cara Ali Sadikin mencari duit tidak hanya melalui jalan 'haram'. Dia juga menggenjot cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor.
Bang Ali punya ide tentang bagaimana menyatukan dua intansi yang mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pajaknya.
Dia memperoleh ide itu dari pengalamannya saat belajar di Advanced Course for Officers of The MArine Corsp School di Amerika Serikat pada 1954.
Sebelum Bang Ali menjadi gubernur DKI, pelat nomor kendaraan berganti setiap tahun. Baik polisi maupun Pemda DKI juga memiliki ego sektoral masing-maisng.
Bang Ali menggulirkan cara tentang bagaimana duit STNK itu terpantau. Namun, dia juga tidak mau polisi merasa kewenangannya direbut.
Pemda DKI pun membangun fasilitas pembayaran pajak kendaraan di halaman kantor polisi. Di kantor itu juga dilengkapi komputer yang pusat kontrolnya di Balai Kota Jakarta sehingga uang pajak yang dibayarkan terpantau.
“Itu masuk ke pendapatan daerah," katanya.
Bang Ali tidak hanya membangun gedung di kantor polisi, tetapi juga menyediakan dana untuk kepolisian. Saat Bang Ali menggulirkan idenya itu, pemasukan dari penerbitan STNK di Polda Metro Jaya sekitar Rp 300 juta.
Oleh karena itu, Bang Ali menyodorkan tawaran yang sulit ditolak oleh kepolisian. Dia mengganti pemasukan Rp 300 juta itu dengan Rp 3 miliar.
“Kantor di halaman dia (polisi, red), duit ditambah, tidak kehilangan muka, dus, tidak kehilangan martabat,” kata Bang Ali.
Model pembayaran pajak kendaraan yang belakangan disebut sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) itu lantas dicontoh berbagai daerah,
“Paten Ali Sadikin, tuh,” kata Bang Ali lantas terkekeh.
Advokat senior sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM) Adnan Buyung Nasution menyebut Ali Sadikin merupakan tokoh pembangun Jakarta.
“Citra Jakarta akhirnya memang tidak terpisahkan dari diri Ali Sadikin. Dialah gubernur yang terbilang paling legendaris di ibu kota negara ini,” tulisan Adnan Buyung dalam pengantar buku ‘Pers Bertanya Bang Ali Menjawab’ yang diterbitkan pada 1995.(jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengorek Jejak Ali Sadikin
Redaktur : Antoni
Reporter : Tim Redaksi