jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan perintah penutupan seluruh bimbingan belajar (bimbel), seiring rencana penghapusan Ujian Nasional alias UN mulai 2021.
Opsi lain, Presiden Jokowi agar mengeluarkan larangan anak-anak ikut bimbel.
BACA JUGA: Ketum IGI: UN jadi Ladang Bisnis, Nadiem Makarim Berani Menghapusnya?
"Itu kalau presiden benar-benar serius mau bangun SDM unggul loh ya. Kalau Pak Presiden serius bisa mencontoh Korea Selatan di tahun 80-an saat mereformasi pendidikan dengan menutup seluruh bimbel dan melarang anak ikut bimbel," kata Indra kepada JPNN.com, Selasa (3/12).
Mestinya, kata Indra, anak-anak tidak perlu ikut bimbel kalau guru melaksanakan tugas dengan baik. Dengan keberadaan bimbel, guru justru lebih santai dan tidak menjalankan peran utamanya sebagai tenaga pendidik yang mencerdaskan anak-anak.
BACA JUGA: BSNP: Ujian Nasional Tidak Ada dalam UU Sisdiknas, Harus Dievaluasi
"Kalau masih ada bimbel, buat apa dana pendidikan Rp 200 triliun digelontorkan tiap tahun? Coba ditambah sama biaya yang dibayarkan ke bimbel. Ini sama saja buang-buang uang. Guru-guru tidak bekerja maksimal," kritik Indra.
Bila Ujian Nasional alias UN dihapus, lanjutnya, otomatis bimbel tidak diperlukan lagi. Selama ini, bimbel laris karena ada UN. Padahal UN tidak lagi jadi penentu kelulusan dan bukan indikator utama mengukur kualitas pendidikan.
BACA JUGA: Anggaran UN Lebih Baik untuk Pengangkatan Guru Honorer jadi PNS
"Banyak kepentingan dari UN terutama dari sisi politik dan finansial. Politik tentunya daerah-daerah yang menggunakan nilai UN untuk membuat ranking sekolah. Finansial adalah mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan finansial dari UN, paling banyak pengusaha Bimbel itu," tuturnya.
Para pengusaha bimbel, lanjutnya, akan mati-matian memertahankan agar UN tetap ada. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad