Menurut Sulistiyo, UN bukan saja gagal dalam meningkatkan mutu, tetapi juga telah menimbulkan dampak buruk dan menanamkan nilai-nilai koruptif pada murid
BACA JUGA: Tunjangan Guru Tinggal Pencairan
“Pemerintah seharusnya memperbaiki system evaluasi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mutu lulusan,” terang Sulistiyo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (29/12).Meski begitu, Sulistiyo mengungkapkan bahwa sistem evaluasi pendidikan tetap harus ada, walaupun berbentuk UN
BACA JUGA: PGRI Sorot Mutasi Guru Massal di Boyolali
Padahal, kualitas mutu pendidikan di daerah belum tentu sama dengan mutu pendidikan di daerah yang lebih maju.“Oke lah jika UN memang harus ada
BACA JUGA: Tanpa Kajian, Kebijakan Pendidikan Hanya Coba-coba Saja
Apalagi masih banyak guru yang ala kadarnyaItu tidak mungkin harus bersaing dengan sekolah yang lebih maju,” paparnya.Dengan kondisi demikian, akhirnya mengakibatkan banyak sekolah yang harus menggenjot nilai untuk bisa meluluskan murid-muridnya“Akhirnya apa? Cara guru dalam memberikan nilai muridnya pasti banyak yang tidak benarIni wajar, karena dirasakan tidak adil jika sekolah di daerah yang minim harus mengikuti standar nasional,” tandasnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Urus Sertifikasi Guru, Kemdikbud Bingung Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi