JAKARTA - Dugaan mutasi asal-alasan dan kental muatan politik benar-benar terjadiPengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerima laporan jika pergantian tahun 2011-2012 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, akan diramaikan dengan mutasi 1.500 guru
BACA JUGA: Tanpa Kajian, Kebijakan Pendidikan Hanya Coba-coba Saja
Kasus sejenis, juga menimpa ribuan guru hampir di seluruh provinsi di Indonesia.Dalam paparannya di forum Refleksi Bidang Pendidikan 2011 di Jakarta kemarin (28/12), Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan, jika benar-benar upaya mutasi 1.500 guru di Kabupaten Boyolali ini didasarkan nuansa politik, bisa mencoreng muka dunia pendidikan
BACA JUGA: Urus Sertifikasi Guru, Kemdikbud Bingung Sendiri
Tetapi dari kasus ini bisa terbukti (politisasi guru, Red)," ucap pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Jawa Tengah itu.Sulistyo menjelaskan, kasus mutasi guru di dareah cukup memprihatinkan
BACA JUGA: 276 Daerah Belum Salurkan BOS, Diancam Pidana
"Saya istilahkan, di Boyolali akan ada tsunami mutasi guru," katanya.Hasil analisis sementara PB PGRI, mutasi guru yang dilakukan secara masal itu tidak semata didasari upaya pembinaan aparatur"Tetapi mutas lebih bersifat hukumanBisa karena tidak sejalan dengan politik daerah," kata diaTandanya, Sulistyo pernah menemui seorang guru yang jadi korban mutasiNamun, si guru tidak mau menemui Sulistyo karena takut ketahuan atasannya
Ke depan, Sulistyo berharap, para guru tidak takut lagi jika menjadi korban mutasi asal-asalanDia mengingatkan, mutasi yang benar itu dilakukan untuk upaya pembinaan, bukan hukuman karena tidak sejalan dengan percaturan politik di daerah.
Kasus mutasi ngawur aparatur di dunia pendidikan menurut Sulistyo perlu dicermati dan dievaluasi sehingga tidak terjadi lagi di tahun depanSelain memindah guru, Sulistyo juga menemukan mutasi dalam bentuk lain
Di antaranya pencopotan kepala dinas sebagai pejabat eselon II menjadi pengawas yang tidak masuk kategori eselonisasiSelain itu juga pencopotan kabid-kabid di dinas pendidikan yang setingkat eselon III menjadi guru yang juga tidak masuk kategori eselonisasi"Pokoknya banyak jenis mutasi guru yang berbau politik," kata dia.
Dia menjelaskan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia guru dan tenaga pendidik terus diliputi suasana mencekamDi antaranya disebabkan oleh gelombang mutasi tadiSulistyo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah jika guru, terutama yang PNS, memiliki posisi netral dalam percaturan politik daerah maupun pusat.
Dengan posisi netral tadi, Sulistyo mengatakan rata-rata para guru memilih diam setiap kali ada calon kepala daerah yang minta dukungan"Karena instruksinya PNS itu harus netral, maka mereka memilih diam," tandasnyaCelakanya, sikap diam tadi dianggap sebuah bentuk penolakanAkhirnya, berujung mutasi masal.
Selain terjadi di Kabupaten Boyolali, Sulistyo mengatakan, kasus mutasi masal yang kental dengan nuansa politik juga terjadi di Provinsi MalukuDi daerah ini, mutasi berbau politik dialami oleh 200 guruKasus serupa juga dilaporan anggota PGRI dari Kota Bima, NTB
Di daerah yang baru saja geger karena ada bentrokan polisi lawan warga itu, PB PGRI mencatat ada 54 guru yang dimutasi gara-gara tidak sejalan dengan kepala daerah"Walikota Bima (Muhammad Nur Latif, Red) sudah kami PTUN-kanTapi kedahuluan ajal, dia sudah meninggal," jelas Sulistyo
Dia juga mengatakan, laporan mutasi asal-asalan muncul dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Serang, BantenPenanganan laporan mutasi masal di beberapa tempat ini akan ditindaklanjuti PB PGRI secepatnya.
Sulistyo menyebutkan, maraknya politisasi guru di daerah ini lantas menguatkan rencana sentralisasi guruPara guru tidak lagi menjadi pegawai di bawah pembinaan kepala daerah, tetapi langsung ke pemerintah pusatDalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)Namun, upaya ini juga tidak memutus potensi politisasi guru"Bisa saja dimanfaatkan dalam pencalolan presiden," katanya(wan/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yayasan Siapkan Gerakan Moral
Redaktur : Tim Redaksi