JAKARTA - Koalisi Anti-Mafia Anggaran mengidentifikasi berbagai kemungkinan bagi DPR, KPK, dan BPK untuk secara aktif dalam memberangus celah-celah mafia anggaran serta mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN. Aktivis Koalisi Anti-Mafia Anggaran dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, menyatakan bahwa mencegah mafia anggaran tidak cukup hanya memantau rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR saja.
"Dalam rangka memberantas mafia anggaran melalui fungsi pencegahan dan penindakan, Koalisi mendesak KPK untuk menjalankan model kerja silent initiative, bukan mengandalkan pada pemantauan rapat-rapat Banggar secara fisik," kata Ronald Rofiandri di Jakarta, Senin (19/9)
Menurut dia, berbagai modus mafia anggaran memang tidak pernah tampil menyolok di depan publik
BACA JUGA: Golkar Minta Menteri Terlibat Korupsi Prioritas Diganti
"Sehingga ini akan berpengaruh pada model deteksi KPK terhadap modus dan aktor mafia anggaran," ungkapnyaKarenanya koalisi mendesak DPR agar mengundang KPK untuk melakukan tinjauan atau assessment dan melakukan evaluasi terhadap seluruh “mesin” yang menggerakkan Banggar, tanpa harus hadir pada rapat-rapat Banggar
BACA JUGA: Prya Ramadhani Dapat Angin Segar
"Inisiatif pimpinan DPR untuk membenahi kinerja Banggar dengan cara mengundang KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar, merupakan terobosan yang perlu direlokasi agar mendapatkan ruang yang lebih efektif dan relevan," katanya.Ronald mengakui, menghadirkan KPK dan juga BPK dalam rapat-rapat Banggar memang belum tentu berdampak signifikan, karena jangkauannya hanya sebatas rapat-rapat formal
Selain itu, kata dia lagi, pembahasan anggaran pada rapat-rapat Banggar juga akan menjadi panggung tersendiri bagi partai-partai politik yang ada di DPR untuk mengeksekusi politik anggaran yang bersumber dari visi, misi, dan platform partai
BACA JUGA: DK PD Kumpulkan Bukti Kumpul Kebo Ruhut
"Kondisi ini sangat rawan politisasi, sedangkan KPK sendiri dituntut mampu memposisikan diri lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan yang dijalankan tidak berlangsung diskriminatif dan rawan politisasi," terangnya
Untuk itu pula koalisi mendesak DPR agar membangun mekanisme partisipasi publik dan bersikap transparansi dalam membahas anggaran di rapat-rapat DPRUpaya ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang cenderung elitis dan kental dengan kepentingan politik"Memperbesar ruang dan kapasitas pengawasan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ruang gerak mafia anggaran," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Reshuffle, Istana Minta Publik Bersabar
Redaktur : Tim Redaksi