jpnn.com, JAKARTA - Dua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), yaitu Catur Nurrochman Oktavian dan Wijaya angkat suara atas mosi tidak percaya 18 pengurus provinsi terhadap Unifah Rosyidi.
Catur mengatakan ada pernyataan menarik bahwa kapalnya karam bukan karena terjangan badai, tetapi karena kapalnya dilubangi dari dalam. Kutipan bijak tersebut, ujarnya muncul saat membaca berita dari salah satu media online yang dikirimkan salah satu kawan.
BACA JUGA: Kemenkominfo - PGRI Gelar ToT untuk Tingkatkan Kemampuan Digital Guru
Dalam judul dan inti isi berita tersebut disebutkan "mosi tidak percaya terhadap Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi" yang dinyatakan oleh segelintir orang pengurus provinsi.
"Sangat naif sekali manuver beberapa orang pengurus yang seolah "memiliki dan mewakili" pengurus se-Indonesia," kata Catur kepada JPNN.com, Kamis (15/6).
BACA JUGA: BKH PGRI Dukung Masa Kontrak Kerja PPPK Dihapus, Desak Penerbitan SK Juni
Dia mengungkapkan pengurus PGRI yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota telah memiliki forum-forum resmi organisasi sesuai AD/ART untuk mengekspresikan, menyatakan, dan mengambil keputusan organisasi.
Apa yang dilakukan perwakilan pengurus dalam pernyataan persnya dengan menuduh ketum PB PGRI melanggar AD/ART menurut Catur sebenarnya membuka aib mereka sendiri, karena cara-cara tersebut justru jauh dari etika berorganisasi dan AD/ART.
BACA JUGA: Lewat Pak Gubernur, Ketum PGRI Sampaikan Salam Guru & Tendik untuk Jokowi, Sentil soal PPPKÂ
Pertanyaan sederhananya, ujarnya, apakah para oknum pengurus yang hadir dan menyatakan mosi tidak percaya itu sudah benar-benar mengurus organisasi di daerahnya sesuai AD/ART?
Apakah keputusan mereka itu telah melalui forum-forum organisasi yang melibatkan suara pengurus kabupaten/kota masing-masing?
Apakah mereka sudah dengan baik menjalankan prinsip manajemen keuangan organisasi sesuai AD/ART?
"Jangan-jangan Konkerprov saja tidak pernah diadakan di daerah mereka yang mengeluarkan mosi tidak percaya itu," kritik Catur.
Wijaya menambahkan hal yang dituduhkan mereka terhadap ketum juga sangat naif. Misal, mereka menyoal keuangan kongres setiap tahun, padahal jelas dalam pemeriksaan oleh tim komisi keuangan menjelang konkernas IV lalu sudah disebutkan bahwa itu adalah sisihan atau simpanan untuk persiapan kongres mendatang.
Semua laporan keuangan sudah dilaporkan di forum Konkernas dan sudah melalui pemeriksaan tim verifikasi dari 3 provinsi berdasarkan amanat konkernas sebelumnya.
Hal lucu lainnya adalah mereka menyoal bahwa anggaran untuk transportasi PB ditanggung daerah saat Konkernas. Padahal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu bahkan di masa kepengurusan PB PGRI sebelum-sebelumnya. Dan itu merupakan hasil kesepakatan dalam rapat-rapat koordinasi sebelumnya.
"Mengapa baru disoal sekarang? Apakah ini manuver menjelang kongres mendatang? Jelas arahnya ke sana," seru Wijaya.
Berdasarkan analisis PB PGRI, maka orang-orang ini memang sudah jelas ingin melawan organisasi dan meruntuhkan kebesaran organisasi. Sebagai sebuah organisasi besar dengan usia yang hampir sama dengan berdirinya negara ini, maka PGRI perlu dijaga dan dibersihkan dari orang-orang yang seolah ingin membesarkan, tetapi sebaliknya perilakunya justru ingin menghancurkannya.
Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Jadi, tegas Wijaya, jangan mudah menghakimi pucuk pemimpin organisasi se-Indonesia tanpa melalui forum organisasi secara nasional yang sah dan cara-cara yang konstitusional.
"Jangan lupa, ketum PB PGRI ini dipilih melalui kongres yang sah. Jika ingin ada pergantian, maka harus melalui cara-cara yang sah pula sesuai mekanisme organisasi yang berlaku, yaitu kongres," tegas Wijaya
Karena itu, sambung Catur, mosi tidak percaya oleh segelintir orang-orang yang bernafsu tersebut, wajib tidak kita percayai. Rapatkan barisan seluruh kader PGRI sejati.
"Selamatkan organisasi dengan menjaga marwah ketum kita," kata Catur.
Wijaya pun mengimbau kepada orang yang merasa paling benar. Kalian tidak keren. Kalian cuma kelihatan penuh omong kosong.
"Kalian telah menuduh Ibu ketum yang sangat kami hormati dan hargai. Kalau tidak bisa bersaing dengan Ibu Ketum, jangan seperti ini, karena makin memperlihatkan ketakutan dan kekerdilan kalian," ucapnya.
Sebelumnya, 18 pengurus PGRI Provinsi menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Mereka menyebut PGRI di bawah kepemimpinan Unifah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu mereka meminta Unifah untuk mundur dari jabatan ketua umum PGRI.
Ke-18 pengurus provinsi yang menandatangani mosi tidak percaya yakni, Teguh Sumarno (Jawa Timur), Adi Dasmin (DKI Jakarta), Sudarto (Yogyakarta), Yusuf (NTB), Simon Petrus Manu (NTT), Toni Muhtadi (Banten), Lukman (Jambi).
Muh. Syafi'i (Riau), Farida (Kepulauan Riau), A. Rahman Siregar (Sumatera Utara), Ilyas Efendi (Lampung), Anwar Sanusi (Kalimantan Timur), Muhamad Amin (Maluku Utara).
Frans Lukanus L. (Papua Selatan), Nanag Jahyari (Kalimantan Utara), Haruna Rasyid (Sulawesi Barat), M. Arif (Papua Barat Daya), Bariun (Kota Baubau).
"Kami ingin mengembalikan muruah PGRI secara komprehensif, karena PGRI saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Wakil Ketua PGRI Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Kadir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/6).
Kadir menyebut ada sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Di antaranya implementasi konstitusi PGRI, tata kelola keuangan dan aset, serta kepemimpinan. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad