jpnn.com - IDEALNYA, hukum menjadi panglima dan politik harus mengikutinya. Tapi kondisi hukum di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, sungguh semerawut.
Dalam kasus penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, yang disusul penangkapan dan penetapan tersangka Bambang Widjojanto, kesemerawutan hukum begitu tampak. Terlebih, bukan hanya BW yang berurusan dengan Bareskrim Polri, tapi juga tiga pimpinan KPK lainnya.
BACA JUGA: Fadel Ingatkan Agung Laksono Agar Tepati Janji
"Ada pertempuran antara hukum versus politik. Padahal ini negara hukum. Kondisi hukum di negara kita tercinta ini menarik untuk dijadikan penelitian. Para pakar hukum mestinya membuat kajian," ujar Komjen (Purn) Togar M Sianipar kepada JPNN, kemarin (5/2).
Bukan hanya kasus yang memanaskan hubungan KPK dengan Polri itu, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh dua terpidana mati kasus narkoba asal Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, setelah grasinya ditolak, menurut Togar, juga merupakan keanehan.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Minta Anak Buah Megawati Tidak Reaksioner
"Grasi ditolak presiden, tapi masih mengajukan PK. Ini hanya terjadi di Indonesia," cetus mantan pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.
"Ini sesuatu yang menggelitik. Bagaimana mau disebut sebagai negara hukum kalau morat-marit seperti ini," ujar mantan Kapolda Bali, Kaltim, dan Sumsel itu.
BACA JUGA: Digarap Polisi 9 Jam, Bupati Ujang Mengelak Ditanya Peran di Kasus BW
Satu kasus lagi yang menurut Togar unik, adalah mencuatkan kasus foto Ketua KPK Abraham Samad sedang bobo dengan seorang perempuan.
"Penegakan hukum dihadapi dengan foto mesra. Silakanlah para mahasiswa hukum S2, S3, membuat kajian semerawutan hukum ini. Ini menarik untuk dikaji dan dibuat disertasi," pungkas Togar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Dorong Tiga UU Direvisi
Redaktur : Tim Redaksi