BACA JUGA: Komisi VI Desak Menteri BUMN Kocok Ulang Komisaris PTSP
Pimpinan DPR tampak setuju, sementara punggawa MPR menolak sebagian konsepnya.Dalam hal ini, DPR menggiring agar kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum
"Sebenarnya yang lebih terpenting justru kita dorong untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPK dan aparat penegak hukum
BACA JUGA: Ketua MPR Sesalkan KPK Bertemu Orang Berperkara
Terlalu lama kalau Panja (mengurusi) mengenai kesimpangsiuran anggaran kemarinLebih jauh, Priyo mengaku malah berpikiran agar lebih baik tidak dibentuk Panja Anti Mafia Anggaran
BACA JUGA: 1,2 Juta TKI Ilegal Diputihkan
"Kalau KPK lebih (bersifat) jalan tolTapi ke depan semua harus berbenah," tegasnya pula.Soal pembentukan Panja Anti Mafia Anggaran ini sendiri sebenarnya dilempar oleh Partai Gerindra yang mengaku menemukan bahwa 55 persen anggaran bocorKendati demikian, Priyo mengaku tidak percaya dengan angka sebesar itu.
"Saya tidak percaya 55 persen bocorMungkin sejak zaman Soemitro pernah diungkapkan (bocor) 30 persenTapi kalau 55 persen, bagaimana bocornya? Kalau hanya pernyataan untuk (penampilan) heroik Gerindra, silakan kalau ada data-datanyaKalau banyak kebocoran, mungkin iyaTapi tidak 55 persen," ujar politisi Partai Golkar itu.
Menurut Priyo pula, sudah menjadi tugas instansi berwenang dalam mengawasi anggaran tersebutApalagi menurutnya, di setiap kementerian ada Inspektorat Jenderal, dan di semua lini termasuk lembaga-lembaga ada tim intern yang mengawasi itu"Ini harus diberlakukan," katanya.
Demikian juga dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), yang menurut Priyo akan lebih diperbantukan melakukan penyelidikan"UKP4 di BKO-kan menyelidik iniUKP4 jangan hanya menyelidik secara politis sajaDan lebih baik yang sudah terendus kemarin diserahkan ke KPK," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mengaku pada dasarnya setuju dengan pembentukan Panja Anti Mafia Anggaran"SetujuKan kalau nggak ada masalah, nggak ada acara yang sekarang iniPembentukan Panja itu wajarKan itu bertujuan untuk menyelamatkan anggaran rakyat," ucap Taufiq pula.
Menurut Taufiq lagi, anggaran itu memang harus digunakan untuk pembangunan yang tepat sasaran"Kalau benar itu bocor, kan kasihan rakyatnya," ujar politisi PDI Perjuangan itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Panen Kritik
Redaktur : Tim Redaksi