jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Indonesia Energy Institute (IEI), DR Roberto Akyuwen menilai rencana menaikkan harga BBM terlalu terburu-buru diwacanakan oleh pemerintah. Mestinya kata Roberto, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlebih dahulu merumuskan optimalisasi sektor riil penerimaan untuk tahun 2015 dan tetap berjalan dengan APBN-P 2014 ini.
"Rencana kenaikkan harga BBM yang diberlakukan di penghujung tahun 2014 ini terlalu terburu-buru. Mestinya pemerintahan yang baru terbentuk ini kosentrasi saja membuat disain optimalkan sektor penerimaan dan tetap berjalan dengan APBN sekarang," kata Roberto Akyuwen, dalam diskusi "Tantangan Ekonomi dan Politik Pemerintahan Baru", di Wisma Metropolitan, Jakarta, Kamis (13/11).
BACA JUGA: Demokrat Nilai Timing Pemerintah Naikan BBM Tidak Tepat
Sikap pemerintah yang buru-buru akan menaikkan harga BBM lanjutnya, membawa konsekuensi sosial ekonomi yang cukup serius bagi puluhan juta warga negara yang masih tergolong belum mampu. "Mereka itu harus menanggung semua biaya gejolak harga kebutuhan pokok, sementara penghasilan mereka belum bertambah," ujarnya.
Selain itu lanjutnya, efek dari wacana kenaikkan harga BBM juga berimbas kepada jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah harga minyak dunia jauh dari yang dipatok dalam APBN. "Ini semua mendorong ketidakpastian bagi dunia usaha," kata Roberto.
BACA JUGA: BI Rate Bertahan di 7,5 Persen
Padahal figur Presiden Joko Widodo sedang baik-baiknya di mata rakyat dan pelaku dunia usaha baik lokal maupun internasional. "Kalau pemerintah serius ingin menetralisir keadaan, saya sarankan Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa tidak akan ada kenaikkan harga BBM dalam tahun 2014 ini. Kalu itu dilakukan, nilai tukar rupiah dalam hitungan jam pasti menguat," sarannya.
Dia malah mempertanyakan, untuk apa pemerintah baru ini tergesa-gesa memperbanyak pendapatan dengan cara menaikkan harga BBM, sebab pemerintahan ini menurut konstitusi harus jalan dengan APBN yang ditetapkan oleh rezim sebelumnya.
BACA JUGA: Jonan Minta Industri Penerbangan Tak Manja
"Kalau memang BBM akan dinaikkan juga menjadi Rp9.500, mestinya bisa ditempuh dengan cara bertahap dan juga fokus menghitung dulu multi-player efeknya. Kalau cara itu yang ditempuh, momen yang paling pas adalah pada awal-awal tahun karena saat itu tingkat inflasi rendah," ujarnya.
Daripada memilih opsi menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, Roberto justru mendorong pemerintahan Jokowi-JK menggali pendapatan negara yang sumbernya dari pajak dan nonpajak. "Tingkatkan basis pajak dari menengah ke atas. Ini yang dari tahun ke tahun tidak terpungut. Jokowi-JK mestinya juga mengantisipasi pendapatan negara sektor bea cukai yang terancam tidak tercapai karena adanya penambahan tugas- dari institusi bea cukai," jelasnya.
Dia ingatkan, sangat banyak barang konsumsi yang mestinya juga dikenakan cukai seperti makanan dan minuman. "Kalau itu dikolek, bisa ratusan triliun rupiah yang didapat negara," jelasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lion Air Siap Satukan Airport Tax dalam Tiket
Redaktur : Tim Redaksi