JAKARTA - Jalan dialog bakal banyak dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tanah PapuaTidak hanya dengan masyarakat dan tokoh di Papua, dialog dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga menjadi salah satu upaya yang ditempuh.
Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen (pur) Bambang Dharmono mengungkapkan, akan mengajak bicara pihak-pihak yang terkait dalam masalah Papua
BACA JUGA: Jaksa Agung Ingin Pengadilan Tipikor Daerah Dipertahankan
"Kita lakukan dialog konstruktif untuk PapuaDia menyebut, melakukan komunikasi yang konstruktif menjadi hal penting dalam menangani masalah di Papua
BACA JUGA: Dubes RI di Swiss Tak Keder Hadapi Ancaman N7W
Itu untuk mengetahui hal apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan masyarakat PapuaBACA JUGA: Tampil Modis, Malinda Bela Keluarga
Selain Wapres Boediono, ratas juga dihadiri menteri-menteri, Panglima TNI, dan Kapolri.Dalam pengantarnya, SBY juga menyinggung soal dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat di Papua"Selalu terbuka kita perlu berdialog untuk betul semua pembangunan di papua berlangsung dengan baik dan berhasil," katanya.
Dia juga menginstruksikan jajaran menteri koordinator, menteri terkait, plus kepala UP4B untuk terus bekomunikasi dengan pemerintah provinsi Papua dan masyarakatTermasuk datang langsung ke Papua"Lihat situasi riil di lapanganPahami hakekat masalah dan kemudian carikan solusinya," katanya.
"Beda menerima laporan di Jakarta, membahas masalah di Jakarta dengan datang langsung ke Papua untuk bersama para pimpinan di sana tokoh masyarakat dan agama untuk mencari solusi," urai SBY.
SBY mengakui, masalah di Papua tidak hanya terkait dengan masalah politik dan kemananNamun juga aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyatSBY meminta, isu politik yang ada dikelola dengan baik dan hukum ditegakkan secara tegas dan adilSelain juga mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
Khusus masalah perburuhan yang terjadi di PT Freeport, SBY meminta segera ada solusiMeski masalah itu terkait manajemen perusahaan dan karyawan, namun pemerintah perlu terlibat"Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mediasi dan membantu agar solusinya tepat," katanya.
Di bagian lain, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan terdapat 360 orang ditahan di Lapangan Polda Jayapura, setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua (KRP) IIIMenurut data Komnas Perempuan, dari jumlah tersebut, ada 68 perempuan dan termasuk dua orang ibu hamil yang ikut ditahan
Para perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan dari aparat, mulai dari kekerasan verbal berupa makian, bentakan dan ejekan, serta perampasan properti seperti uang, tas, dompet"Bahkan, ada satu perempuan yang mengalami kekerasan fisik berupa penembakan,"ujar Komisioner Komnas Perempuan dan Ketua Gugus Kerja Papua Sylvana Apituley di Kantor Komnas Perempuan, kemarin
Sylvana menuturkan Komnas Perempuan dan mitra-mitranya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang makin meluas di Papua belakangan iniRentetan kekerasan tersebut, lanjut Sylvana membuktikan pemerintah masih memakai pendekatan keamanan yang sangat kental
"Masih kentalnya pendekatan keamanan melahirkan kekerasan yang berakibat kontra-produktif terhadap komitmen pemerintah untuk lebih memakai pendekatan kesejahteraan,"jelasnya
Akibat dari rentetan kekerasan tersebut bagi para korban dan masyarakat, lanjut Sylvana antara lain munculnya trauma, menguatnya rasa takut dan tidak amanMereka juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah"Keyakinan masyarakat bahwa kebijakan Otsus (Otonomi Khusus) tidak berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kebanyakan orang asli Papua,"tegasnya
Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata belum bisa bergerak untuk melakukan audit kepada Mabes Polri dan TNI terkait aliran dana dari PT Freeport IndonesiaSebab, menurut Ketua BPK Hadi Purnomo pihaknya belum mendapat permintaan untuk melakukan audit"Belum ada permintaan,"ujarnya usai menghadiri pelantikan enam Hakim Agung di Mahkamah Agung kemarin.
Meski demikian, dia tidak menampik kalau Polri memang menyatakan siap diauditApa itu berarti Polri menelan ludah sendiri" Dia tidak sepakat dengan hal ituSebab, diakuinya juga jika dirinya belum memeriksa laporan atau permintaan yang masuk ke lembaganya"Saya baru tiba dari luar kota," imbuhnya
Dia berjanji kalau laporan tersebut sudah masuk, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut akan segera menyelesaikannyaSebab, dia sadar betul jika polemik aliran dana tersebut ditunggu masyarakat transparansinyaNamun, dia meminta waktu untuk mempelajari permintaan audit itu"Akan kami kumpulkan data lengkapnya dulu," ungkapnya
Sementara itu Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya tidak bisa gegabah menuduh apakah aliran uang dari Freeport ke TNI - Polri termasuk dana gratifikasiKata dia, KPK akan mengkaji apakah aliran dana tersebut termasuk gratifikasi atau tidak setelah mendapatkan hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
"Kalau sudah ada hasil audit, kami akan menentukan langkah-langkah berikutnya," kata BusyroNamun hingga kini KPK mengaku belum mendapatkan hasil audit tersebutSeharusnya, lanjut Busyro, dengan diminta atau tanpa diminta, BPK dan BPKP mengauditnya"Nah setelahg itu kami akan dapat audit," imbuh mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu(fal/dim/ken/kuh)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Tetap Bela N7W
Redaktur : Tim Redaksi