Upah Pungut Dihentikan, APBD jadi Sasaran

Cegah Kepala Daerah Korupsi, Mendagri Matangkang Orientasi

Jumat, 30 April 2010 – 21:09 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Foto : Dokumen JPNN
JAKARTA - Maraknnya kritik dan suara miring atas rencana pemberian orientasi terhadap kepala daerah baru, tak menyurutkan langkah Menteri Dalam Negeri Gamawan FauziMenurutnya, orientasi itu menjadi sangat penting lantaran sebagai antisipasi agar kepala daerah tidka tersandung korupsi.

Kepada wartawan usai peresmian Masjin An-Nuur di komplkes Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4), Mendagri menyatakan, korupsi terjadi karena memang ada kepala daerah yang berniat menggasak uang APBD

BACA JUGA: Layanan Informasi Polri Terkendala Bandwidth

Namun Gamawan juga mengakui, ada kepala daerah yang terseret korupsi karena ketidaktahuannya


"Orang korupsi itu kan karena niat

BACA JUGA: Jual Senjata, Anggota Polri Terancam Hukuman Berlipat

Kalau ada peluang, tentu langsung dimanfaatkan
Tetapi memang ada kepala daerah yang tidak tahu

BACA JUGA: Bocor Terus di Sektor Kehutanan

Untuk mencegah yang tidak tahu ini, kita akan beri orientasi ke kepala daerah terpilihHasil pilkada tahun ini mulau kita orientasikan," ujar Gamawan seraya menyebut sejumlah kepala daerah yang terseret kasus korupsi karena kekurangpahaman dalam hal pemerintahan dan anggaran.

Belum lagi, lanjut Gamawan, biaya calon untuk bisa ikut Pilkada bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar"Mau jadi kepala daerah keluar Rp 50 miliar, sementara upah pungut sudah tidak boleh lagiJadi bisa saja pragmatis langsung ambil uang APBD," urainya.

Namun Gamawan juga mengakui, orientasi itu bukan satu-satunya cara jitu agar kepala daerah tidak tersandung korupsiMenurutnya, masyarakat juga sudah seharusnya tidak membudayakan kebiasaan sosial yang mendorong kepala daerah untuk korupsi.

Gamawan mencontohkan, gaji seorang bupati hanya Rp 6 juta, sementara gubernur sekitar Rp 8,7 juta"Tetapi namanya proposal sumbangan, permintaan bantuan macam-macam selalu adaTentu ada batas kemampuan orang untuk membantu secara pribadiKalau secara pribadi sudah tak sanggup, pragmatis saja sehingga bisa-bisa APBD digunakan," lanjut Gamawan.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerbau Dilarang Ikut May Day


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler