Kepada wartawan usai peresmian Masjin An-Nuur di komplkes Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4), Mendagri menyatakan, korupsi terjadi karena memang ada kepala daerah yang berniat menggasak uang APBD
BACA JUGA: Layanan Informasi Polri Terkendala Bandwidth
Namun Gamawan juga mengakui, ada kepala daerah yang terseret korupsi karena ketidaktahuannya"Orang korupsi itu kan karena niat
BACA JUGA: Jual Senjata, Anggota Polri Terancam Hukuman Berlipat
Kalau ada peluang, tentu langsung dimanfaatkanBACA JUGA: Bocor Terus di Sektor Kehutanan
Untuk mencegah yang tidak tahu ini, kita akan beri orientasi ke kepala daerah terpilihHasil pilkada tahun ini mulau kita orientasikan," ujar Gamawan seraya menyebut sejumlah kepala daerah yang terseret kasus korupsi karena kekurangpahaman dalam hal pemerintahan dan anggaran.Belum lagi, lanjut Gamawan, biaya calon untuk bisa ikut Pilkada bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar"Mau jadi kepala daerah keluar Rp 50 miliar, sementara upah pungut sudah tidak boleh lagiJadi bisa saja pragmatis langsung ambil uang APBD," urainya.
Namun Gamawan juga mengakui, orientasi itu bukan satu-satunya cara jitu agar kepala daerah tidak tersandung korupsiMenurutnya, masyarakat juga sudah seharusnya tidak membudayakan kebiasaan sosial yang mendorong kepala daerah untuk korupsi.
Gamawan mencontohkan, gaji seorang bupati hanya Rp 6 juta, sementara gubernur sekitar Rp 8,7 juta"Tetapi namanya proposal sumbangan, permintaan bantuan macam-macam selalu adaTentu ada batas kemampuan orang untuk membantu secara pribadiKalau secara pribadi sudah tak sanggup, pragmatis saja sehingga bisa-bisa APBD digunakan," lanjut Gamawan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerbau Dilarang Ikut May Day
Redaktur : Antoni