jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi), menyatakan akan mengihidupkan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang sempat mandek. Program ini menjadi salah satu primadona Jokowi untuk membangun Sumber daya Manusia (SDM) yang lebih baik lima tahun mendatang.
Rencana Jokowi untuk membangkitkan kembali Program KB mendapat apresiasi dari Anggota Dewan Penasihat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Prof Sri Moertiningsih Adioetomo.
BACA JUGA: Hatta Keliru Antara Kalpataru dan Adipura
Ia sepakat, program KB bisa menghasilkan manusia Indonesia yang lebih produktif. Apresiasi itu pun kian meninggi karena dari dua capres, hanya Jokowi yang paling konsisten menghidupkan kembali Program KB.
Jika program KB tetap diabaikan maka akan sangat mengancam. Itu karena tingkat kelahiran bayi di Indonesia saat ini 2,6 per pasangan.
BACA JUGA: Anggap Isu Pencabutan Tap MPR soal Larangan PKI Tak Masuk Akal
Andai bisa diturunkan menjadi 2,1, per pasangan menurut dia, pada tahun 2025, ledakan penduduk akan tetap terjadi. Pada 2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,8 juta (sekarang 255 juta), naik rata-rata 50 juta jiwa atau 10 kali lipat dari penduduk Singapura.
Oleh karena itu, upaya Jokowi yang ingin menghidupkan kembali Program KB mesti didukung. Sehingga lima tahun ke depan, Indonesia mampu melahirkan manusia yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi dan bonus demografi berlanjut.
BACA JUGA: Pengamat: Pemenang Pilpres Harus Bisa Selamatkan Pluralisme
Dengan program KB, lanjut Moertiningsih, akan sangat membantu setiap anak mendapatkan perhatian. Bahkan perhatian itu akan diperoleh sang anak saat masih berada dalam kandungan.
“Untuk bisa melahirkan SDM yang produktif dan berdaya saing tinggi memang dimulai saat anak berada di dalam kandungan,” kata Moertiningsih di Media Center Jokowi-Jusuf Kalla, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7).
Selama ini, jelasnya, Program KB seperti dianaktirikan. Program yang terbukti ampuh menekan laju pertumbuhan penduduk itu tidak terfasilitasi di daerah.
Ia mencatat dari 534 kabupaten/kota hanya 18 yang dilengkapi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dari 534 kabupaten/kota. Menurutnya, banyak walikota yang membuat program KB tidak memiliki rumah.
Moertiningsih juga mengungkapkan, potensi SDM yang dimiliki Indonesia sangat benar. Bila dikelola dengan capres yang memiliki leadership tinggi maka SDM tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.
Dalam hitungannya, ada 63 juta penduduk yang berada dalam usia 15-29 tahun. Guru Besar Ekonomi Kependudukan ini menjelaskan, penduduk dalam usia tersebut sebagian besar berada di kota.
“Jika kita punya pemimpin yang memiliki leadership dan punya visi berjangka panjang seperti Jokowi, maka ke depan kita akan punya SDM yang jujur dan siap melakukan perubahan," terangnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta dan JK Saling Tantang soal Investigasi Kontrak Pertambangan
Redaktur : Tim Redaksi